Para Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) dan Basaria Panjaitan (kanan) bersama penyidik KPK menunjukkan barang bukti hasil OTT di Gedung KPK, Jakarta, 6 Juni 2017. KPK menetapkan Ketua Komisi B DPRD Jatim M Basuki, Kadis Pertanian Provinsi Jatim Bambang Heryanto, dan Kadis Peternakan Rohayati. ANTARA/Sigid Kurniawan
TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan berdasarkan informasi sementara yang diterima penyidik, sebanyak 10 kepala dinas di Jawa Timur diduga menyetorkan duit kepada Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Timur.
Adapun mitra Komisi B DPRD Jawa Timur adalah Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, dan Dinas Kehutanan. Selain itu juga Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Namun Basaria menuturkan pihaknya belum bisa membenarkan terkait dugaan tersebut. “Tapi apakah benar-benar dilaksanakan (pemberian uang), tentu ada pendalaman yang jelas dan akurat untuk menetapkan tersangka,” kata dia di KPK, Kamis, 8 Juni 2017.
Basaria menegaskan hingga saat baru Komisi B yang diduga bermasalah lantaran menerima suap dari Kepala Dinas Peternakan dan Kepala Dinas Pertanian. Ia menuturkan kemungkinan adanya tersangka lain masih dalam pengembangan penyidik. “Mentersangkakan seseorang itu tidak mudah, dua alat bukti itu harus ada dulu,” kata dia.
Sementara dalam perkara suap Komisi B DPRD Jawa Timur, KPK menetapkan 6 tersangka. Mereka adalah Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochammad Basuki, dua staf DPRD yaitu Rahman Agung dan Santoso. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima. Ketiganya diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Adapun tiga orang lainnya adalah Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Rohayati, Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur Bambang Heryanto, dan asisten Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur Anang Basuki Rahmat. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Mereka disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
KPK menduga para kepala dinas Provinsi Jawa Timur itu berkomitmen membayar Basuki Rp 600 juta per tahun terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan DPRD terhadap peraturan daerah dan penggunaan anggaran Provinsi Jawa Timur. Pembayaran dilakukan secara periodik setiap triwulan.
