TEMPO.CO, Jakarta - Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) langsung menggelar rapat perdana usai dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu, 7 Juni 2017. Rapat berlangsung di Kantor Presiden dan dihadiri Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Anggota Dewan Pengarah UKP-PIP Mahfud M.D. mengatakan, pada rapat pertama, belum ada tema substansi yang dibahas. "Baru bicara soal teknis. Pada hari tertentu setiap bulan, kami akan bertemu," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2017.

Baca: Dilantik Jadi Pengarah UKP PIP, Megawati: Belum Tahu Usulkan Apa

Jokowi melantik sembilan orang dewan pengarah dan seorang kepala eksekutif yang duduk di UKP-PIP di Istana Negara. Mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Aqil Siroj, KH Ma'ruf Amin, Muhammad Mahfud M.D., Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. Adapun posisi eksekutif dijabat Yudi Latif.

Baca: Jadi Ketua UKP Pancasila, Yudi Latief: Kewenangan Kami Terbatas

Mahfud, yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017, tugas dewan pengarah adalah mengarahkan persoalan-persoalan substantif. Persoalan substantif akan diterjemahkan kepala eksekutif. "Targetnya nanti akan dirumuskan," ujarnya.

Anggota dewan pengarah lain, Andreas, menuturkan implementasi program kerja UKP-PIP berbeda dengan program Butir-butir Pancasila P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), yang pernah dilakukan pada era Orde Baru.

Menurut Andreas, program atau masukan dari UKP-PIP tidak indoktrinatif dan formalistik. "Saya kira yang mau dicapai bagaimana Pancasila tersosialisasi bukan dari atas, tapi dari bawah," ucapnya.

ADITYA BUDIMAN