TEMPO Interaktif, Jakarta:Dua anggota Majelis Pakar Dewan Pinmpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur, Muhammad Aris dan Habib Hussein Mansyur melaporkan Ketua Umum DPP PPP Reformasi, Zainuddin MZ, ke Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (29/4). Ketua PPP Reformasi KH, Zainuddin MZ dianggap menyebarkan permusuhan dan meresahkan warga dengan membuat partai yang nama dan logo PPP pimpinan Hamzah Haz. Laporan itu merupakan tindaklanjut laporan awal mereka yang telah disampaikan Jumat pekan lalu (26/4). Zainuddin dianggap melanggar pasal 156 dan 157 KUHP jo. UU Nomor 2/1999 pasal 2 ayat 2 huruf d dan pasal 3. Aris menganggap tindakan Zainuddin itu sebagai pidana murni karena meresahkan warga PPP di seluruh Indonesia. Aris mengutip UU nomor 2 tahun 1999 yang melarang pendirian partai baru dengan nama dan lambang yang mirip dengan partai yang sudah ada. 31 Maret silam, kata Aris, warga PPP Jawa Timur mendeklarasikan penolakan dan menuntut pembubaran PPP Reformasi. Namun gerakan tersebut tidak digubris pihak Zainuddin. “Zainuddin itu takut. Dia tidak datang waktu itu,” ujarnya berapi-api. Menanggapi gugatan tersebut, Zainuddin mengatakan, “tuntutan itu salah alamat,” ujarnya sebelum acara perkenalan DPW PPP Reformasi DKI Jakarta di Hotel Maharadja, Minggu malam (28/4). Gugatan harusnya dialamatkan ke Departemen Kehakiman dan HAM. Karena institusi itu yang menetapkan nama sebuah partai. Melaporkannya ke polisi dinilai tidak tepat, “kayak kriminal saja,” protesnya. Namun, Aris berkomentar bahwa tindakan Zainuddin itulah yang dipersoalkannya. “Perkara nanti siapa yang benar dan salah, PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara, red) yang akan menentukan setelah tiga bulan gugatan didaftarkan,” kata Aris yang mengaku gugatan tersebut juga ditembuskan ke Departemen Kehakiman dan HAM. (Bagja Hidayat – Tempo News Room)