TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengatakan pemerintah menginginkan agar TNI terlibat langsung dalam pemberantasan terorisme. Ia tidak ingin TNI hanya berstatus bantuan kendali operasi (BKO) saja.

"Langsungnya bagaimana, nanti dibahas. Paling tidak teknisnya secara substansial sudah ketemu TNI akan dilibatkan," kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2017.

Baca juga:
Menko Polhukam Wiranto: Terorisme Harus Dilawan Secara Total

Ia menjelaskan, di negara lain militer sudah terlibat secara utuh dalam pemberantasan terorisme. Sedangkan di Indonesia, pelibatan TNI harus menunggu proses administrasi terlebih dahulu. "Itu proses administrasinya panjang. Harus diminta dulu, disiapkan dulu," ucapnya.

Ia mengasumsikannya bila ada aksi teror yang terjadi dekat markas TNI, maka TNI tidak bisa bertindak dan harus menunggu permintaan bantuan dari kepolisian.

Baca pula:
RUU Anti Terorisme, Wiranto: Pekan Depan Kelar

"Ini kan tidak pada tempatnya, tidak rasional. Kami minta realistis saja melawan terorisme itu, toh yang rugi juga rakyat, yang korban juga rakyat, kami buat undang-undang bukan untuk posisi lembaga tertentu tapi untuk rakyat sesuai UUD 1945," kata dia. "Kami hanya mohon pengertian," ucapnya.

Menurut dia, meski TNI terlibat penanganan terorisme tetap menggunakan pendekatan penegakan hukum. "Semua serba peradilan," tuturnya.

Ia memastikan pelibatan TNI tidak akan mengganggu penegakan hukum di Indonesia. "Ndak,, ndak," kata Wiranto.

Silakan baca:
Pemerintah Menjamin Revisi UU Anti Terorisme Tak Langgar HAM

Wiranto siang tadi datang ke Kompleks Parlemen untuk menemui pimpinan MPR dan DPR guna membahas ini. Pertama-tama Ia bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Selanjutnya ia menemui Ketua DPR Setya Novanto, dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Fadli Zon membenarkan bahwa dalam pertemuan itu, Wiranto menyampaikan pemerintah menginginkan TNI terlibat dalam kondisi tertentu. "Saya pikir gak ada masalah, untuk menangani terorisme, dibutuhkan satu keahlian kekuatan," kata Fadli.

TNI, kata Fadli, dapat terlibat langsung dan tidak lagi bersifat BKO. "Iya, tapi turun dalam keadaan tertentu itu yang saya dengar dari pak Wiranto," ujarnya.

Wacana pelibatan TNI ini menuai kritikan dari lembaga sosial masyarakat. Direktur Imparsial, Al Araf, mengatakan pelibatan ini sejatinya sudah ada dalam Undang-Undang tentang TNI.

Menyikapi hal itu, Wiranto mengatakan merupakan hal yang biasa. "Oh itu bisa terjadi, gak ada masalah. Penolakan, setuju gak setuju nanti akan ditampung semua di pansus," tuturnya.

AHMAD FAIZ