TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan Alfian Tanjung diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian atas ucapannya bahwa kader PKI telah menguasai Istana. "Sudah tersangka dan penyidik berencana meminta keterangan Alfian sebagai tersangka pada Rabu (hari ini, 31 Mei 2017),“ kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono di Jakarta, Selasa, 30 Mei 2017.

Menurut Argo, polisi menetapkan Alfian Tanjung disangka melakukan pidana dugaan menyebarkan ujaran kebencian. Salah satu ucapannya mangenai sejumlah kader PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai PKI. Alfian menyampaikan hal itu ketika berceramah di Masjid Jami Said Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu, 1 Oktober 2016.

Baca: Alfian Tandjung Jadi Tersangka Atas Dugaan Menyebar Kebencian

Video ceramahnya itu menjadi viral di media sosial. Salah satu kutipan Alfian dalam video itu berbunyi, “Mereka sudah menguasai Istana, hampir sebulan ini tak ada lagi konsultan tentara. Rapat-rapat di Istana Negara sekarang ini dipimpin oleh orang yang namanya Teten Masduki, Urip Supriyanto, Budiman Sudjatmiko, Waluyo Jati, Nezar Patria, dan sederet kader-kader PKI, yang mereka menjadikan Istana tempat rapat rutin mereka tiap hari kerja di atas jam delapan malam ke atas. Keren ya, jadi Istana Negara sekarang jadi sarangnya PKI sejak bulan Mei 2016."

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, Alfian Tanjung resmi ditahan pada 30 Mei 2017. Alasan penyidik menahannya, untuk mencegah yang bersangkutan tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.

Baca: Tuduhan Komunis, Alfian Tanjung Mohon Maaf pada Nezar Patria

Martinus menjelaskan, Alfian Tanjung dijerat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. “Penyampaian Alfian mengarah pada menebar kebencian dan melanggar penghapusan diskriminasi ras dan etnis. "Ini yang diselidiki,” kata Martinus.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduku mengatakan, pemerintah setidaknya diserang tiga isu buatan selama ini. Yaitu, anti Islam, antek Cina, dan pro PKI. "Tiga itu saya lihat diarahkan ke Istana Kepresidenan, ke pemerintah," ujar Teten di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 30 Mei 2017.

Apabila dilihat dari tren beberapa bulan terakhir, ketiga isu tersebut memang kerap dialamatkan ke pemerintah. Soal pemerintah anti Islam, misalnya, dilayangkan ketika pemerintah dituding melindungi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus penistaan agama. Sebagaimana diketahui, Ahok adalah nonmuslim.

Isu pro PKI kerap muncul. Salah satunya disuarakan Alfian Tanjung, yang beberapa kali menyebut Istana dipakai rapat kader PKI tiap malam. Teten meminta isu tersebut tidak disebarluaskan lagi. "Daripada menyebar isu, lebih baik kritik program, kritik kinerja pemerintah," kata Teten.

ARKHELAUS W. | INGE KLARA SAFITRI | ISTMAN MP | ANTARA