TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyatakan suap yang diduga diberikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sugito kepada Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan Rochmadi Saptogiri untuk mengubah status laporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Ada pembicaraan awal, kejadiannya adalah minta agar ingin naik dari WDP jadi WTP, tolong dibantu, nanti ada sesuatu," kata Agus seusai konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu 27 Mei 2017. (Baca: Irjen Kemendes Diduga sebagai Aktor Utama Kasus Suap BPK)

Irjen Kemendes PDTT Sugito dan pejabat eselon 3 Kemendes Jarot Budi Prabowo diduga memberikan suap Rp 240 juta kepada auditor utama keuangan negara III BPK Rochmadi Saptogiri dan auditor BPK lain yaitu Ali Sadli. "Pertemuan terjadi antara eselon 1 Kemendes dan auditor BPK," ucap Agus.

Di ruangan Rochmadi juga ditemukan uang Rp 1,145 miliar dan US$ 3.000 dolar yang belum diketahui kaitannya dengan kasus tersebut. Dalam konferensi pers juga ditunjukkan barang bukti berupa 1 kardus dan sebuah tas yang di dalamnya penuh dengan amplop cokelat dan putih berisi uang.

Pembagian uang tersebut, kata Agus, merupakan sesuatu yang belum bisa dijawab. "Nah (penyidik) masuk ke kamarnya itu mencari Rp 200, nanti di-'crosscheck' amlopnya yang mana, ditanya ini amplop apa," tutur Agus.

Namun, KPK meyakini bila pihaknya mendapat alat bukti yang cukup maka akan ada tersangka lain dalam kasus ini. "Siapa yang terlibat? Sementara tersangka 4 orang. Kalau ada 'clue' nanti dilanjutkan, dalam proses penyeldiikan," kata Agus.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meyakini bahwa untuk sementara Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara tidak terlibat dalam kasus dugaan suap ini. "Apakah ketua BPK terlibat? Untuk sementara ini kami tidak melihat keterlibatan ketua BPK, apakah dalam proses selanjutnya kelihatan nanti akan di-'update', tapi sementara ketua BPK tidak terlibat," ucap Syarif. (Baca: KPK Belum Temukan Keterlibatan Ketua BPK di Kasus Suap Kemendes)

Adapun laporan keuangan Kemendes PDTT pada 2015 mendapat opini WDP sedangkan pada 2014 mendapat "Disclaimer". KPK menetapkan empat orang tersangka yaitu sebagai pemberi suap adalah Irjen Kemendes PDTT Sugito dan pejabat eselon 3 Kemendes Jarot Budi Prabowo yang disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, sebagai pihak penerima suap adalah auditor utama keuangan negara III BPK Rochmadi Saptogiri yang merupakan pejabat eselon 1 dan auditor BPK Ali Sadli. Keduanya disangkakan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau 5 ayat 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Baca: Dua Auditor Ditangkap KPK, Fitra Sebut Saatnya BPK Berbenah Total)

ANTARA