Ruang Kemendes Disegel KPK, Menteri Eko Cek Stafnya yang Terlibat

Reporter

Jumat, 26 Mei 2017 22:57 WIB

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) bersama Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, 1 Februari 2017. Selain untuk berkoordinasi, pertemuan tersebut juga meminta KPK untuk melakukan pengawalan terkait penyaluran dan penggunaan dana desa di tahun 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan salah satu ruangan pegawai Kementeriannya disegel oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, 26 Mei 2017. Namun, dia belum bisa mengetahui staf kementeriannya yang ditangkap KPK.

"Informasi masih simpang siur tentang keterlibatan pejabat kementerian kami, tapi ada salah satu ruang pegawai Kemendes yang disegel KPK," kata Eko saat dikonfimasi Tempo, Jumat malam, 26 Mei 2017.

Baca: 7 Orang Ditangkap KPK, Salah Satunya Auditor Utama BPK

Menurut Eko, ruangan yang disegel itu ada di kantor Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Saat ini, ia mengatakan telah mengirim biro hukum di kementeriannya untuk mendapatkan informasi adanya salah satu stafnya yang ikut terjaring operasi tangkap tangan KPK, malam ini. "Saya masih stand by di kantor menunggu kabar dari biro hukum saya," kata dia.

Jika benar ada pejabat di kementeriannya yang terlibat dalam perkara dugaan korupsi, Eko mengatakan, pihaknya akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku. "Bersama pimpinan KPK, saya sudah berkali-kali ingatkan agar KPK boleh memeriksa kementerian tanpa izin saya," kata dia.

Baca: Auditor BPK Terkena OTT, Ketua KPK: Tunggu Konferensi Pers Besok

Sebelumnya, juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya OTT di Jakarta. “Benar, ada kegiatan penyidik KPK di lapangan malam ini. OTT dilakukan di Jakarta terkait dengan salah satu Penyelenggara Negara di salah satu institusi,” ujar Febri, Jumat, 26 Mei 2017.

Meski demikian, pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. “Ada waktu maksimal 1x24 jam. Akan disampaikan perkembangannya,” tutur Febri.

Dikabarkan sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap tujuh orang. Adapun yang terjaring tersebut ada yang merupakan anggota BPK dan pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ketujuh orang tersebut saat ini sudah berada di KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Tempo mencoba meminta konfirmasi kepada Ketua KPK Agus Raharjo, ia membenarkan adanya OTT tersebut. Salah satu pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang terlibat dalam OTT. “Tunggu konferensi pers besok,” tutur Agus.

DESTRIANITA | MITRA TARIGAN

Berita terkait

KPK Periksa Ketua RT hingga Kepala Protokol Kalsel untuk Cari Sahbirin Noor

1 jam lalu

KPK Periksa Ketua RT hingga Kepala Protokol Kalsel untuk Cari Sahbirin Noor

KPK menyatakan Sahbirin Noor melarikan diri setelah menjadi tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Kabulkan PK Mardani H. Maming, Hukumannya Jadi 10 Tahun

1 jam lalu

Mahkamah Agung Kabulkan PK Mardani H. Maming, Hukumannya Jadi 10 Tahun

Mahkamah Agung mengabulkan PK Mardani H. Maming, Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

1 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

Kuasa hukum Sahbirin Noor mengatakan kliennya tak mungkin ke luar negeri karena sudah dicekal.

Baca Selengkapnya

PK Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Dikabulkan MA, Hukuman Diperingan

2 jam lalu

PK Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Dikabulkan MA, Hukuman Diperingan

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK Mardani Maming.

Baca Selengkapnya

Pengacara Tom Lembong Buka Suara Soal LHKPN Kliennya Tak Cantumkan Aset Rumah, Tanah, dan Kendaraan

3 jam lalu

Pengacara Tom Lembong Buka Suara Soal LHKPN Kliennya Tak Cantumkan Aset Rumah, Tanah, dan Kendaraan

Pengacara Tom Lembong akhirnya buka suara soal LHKPN yang dilaporkan kliennya tidak memiliki aset rumah, tanah, dan kendaraan.

Baca Selengkapnya

Tom Lembong Lawan Status Tersangka Lewat Praperadilan, Begini Kata Kejagung

4 jam lalu

Tom Lembong Lawan Status Tersangka Lewat Praperadilan, Begini Kata Kejagung

Kejagung menanggapi eks Menteri Perdagangan, Tom Lembong, yang mengajukan praperadilan di kasus korupsi impor gula.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

4 jam lalu

Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

Pada reuni aksi 411 yang digelar di Patung Kuda Monas, seorang orator menyoroti cawe-cawe Jokowi dalam menentukan capim KPK.

Baca Selengkapnya

Kejagung Pindahkan Tahanan 3 Hakim PN Surabaya yang Bebaskan Ronald Tannur

5 jam lalu

Kejagung Pindahkan Tahanan 3 Hakim PN Surabaya yang Bebaskan Ronald Tannur

Kejagung memindahkan lokasi penahanan tiga hakim PN Surabaya yang membebaskan terpidana pembunuhan Ronald Tannur. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

5 jam lalu

KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

KPK mengungkapkan informasi tersebut dalam sidang praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor di PN Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Kejati Tetapkan Eks Dirjen Perkeretaapian Tersangka Dugaan Korupsi Proyek LRT Sumsel

5 jam lalu

Kejati Tetapkan Eks Dirjen Perkeretaapian Tersangka Dugaan Korupsi Proyek LRT Sumsel

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan 2016-2017, Prasetyo Boeditjahjono, juga menjadi tersangka di kasus korupsi lain

Baca Selengkapnya