Ruang Kemendes Disegel KPK, Menteri Eko Cek Stafnya yang Terlibat

Reporter

Jumat, 26 Mei 2017 22:57 WIB

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) bersama Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, 1 Februari 2017. Selain untuk berkoordinasi, pertemuan tersebut juga meminta KPK untuk melakukan pengawalan terkait penyaluran dan penggunaan dana desa di tahun 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan salah satu ruangan pegawai Kementeriannya disegel oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, 26 Mei 2017. Namun, dia belum bisa mengetahui staf kementeriannya yang ditangkap KPK.

"Informasi masih simpang siur tentang keterlibatan pejabat kementerian kami, tapi ada salah satu ruang pegawai Kemendes yang disegel KPK," kata Eko saat dikonfimasi Tempo, Jumat malam, 26 Mei 2017.

Baca: 7 Orang Ditangkap KPK, Salah Satunya Auditor Utama BPK

Menurut Eko, ruangan yang disegel itu ada di kantor Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Saat ini, ia mengatakan telah mengirim biro hukum di kementeriannya untuk mendapatkan informasi adanya salah satu stafnya yang ikut terjaring operasi tangkap tangan KPK, malam ini. "Saya masih stand by di kantor menunggu kabar dari biro hukum saya," kata dia.

Jika benar ada pejabat di kementeriannya yang terlibat dalam perkara dugaan korupsi, Eko mengatakan, pihaknya akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku. "Bersama pimpinan KPK, saya sudah berkali-kali ingatkan agar KPK boleh memeriksa kementerian tanpa izin saya," kata dia.

Baca: Auditor BPK Terkena OTT, Ketua KPK: Tunggu Konferensi Pers Besok

Sebelumnya, juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya OTT di Jakarta. “Benar, ada kegiatan penyidik KPK di lapangan malam ini. OTT dilakukan di Jakarta terkait dengan salah satu Penyelenggara Negara di salah satu institusi,” ujar Febri, Jumat, 26 Mei 2017.

Meski demikian, pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. “Ada waktu maksimal 1x24 jam. Akan disampaikan perkembangannya,” tutur Febri.

Dikabarkan sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap tujuh orang. Adapun yang terjaring tersebut ada yang merupakan anggota BPK dan pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ketujuh orang tersebut saat ini sudah berada di KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Tempo mencoba meminta konfirmasi kepada Ketua KPK Agus Raharjo, ia membenarkan adanya OTT tersebut. Salah satu pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang terlibat dalam OTT. “Tunggu konferensi pers besok,” tutur Agus.

DESTRIANITA | MITRA TARIGAN

Berita terkait

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

21 jam lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

22 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

1 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya