INFO NASIONAL - Lembaga Pengkajian MPR, berdasarkan kewenangannya, terus melanjutkan pengkajian untuk mencari penyebab kenapa sistem ekonomi yang dijalankan saat ini menghasilkan ketimpangan, tidak berkeadilan, dan memunculkan kesenjangan. Setelah mendapat masukan dari sejumlah pakar, baik di Jakarta maupun daerah, pada Selasa, 23 Mei 2017, lembaga kembali mengundang sejumlah pakar dan praktisi ekonomi berbicara dalam forum Round Table Discussion di Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

Wakil Ketua MPR E.E. Mangindaan membuka secara resmi forum diskusi yang membahas tema "Sistem Perekonomian Nasional untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" ini. Tercatat, 12 pakar ekonomi dan praktisi ekonomi ikut berbicara dalam forum ini. Mereka di antaranya Tanri Abeng, Rizal Ramli, Soebijakto Tjakrawardaya (mantan Menteri Koperasi era Soeharto), Sutrisno Bachir, Christianto Wibosono, Fuad Bawazir, Suroto (tokoh koperasi), dan tokoh HIPMI. Peserta diskusi adalah anggota Lembaga Pengkajian.

"Diskusi ini sebenarnya untuk mencari jawaban atas berbagai indikator ekonomi yang terjadi," kata Ketua Lembaga Pengkajian Ir Rully Chairul Azwar dalam pengantar diskusi. Pasal-pasal ekonomi, terutama ayat 4, menurut Rully, indikatornya mengenai demokrasi ekonomi dan diatur pula mengenai prinsip-prinsipnya. Selain itu, tujuan kita merdeka sudah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat 4, dan wujudnya pun diatur pada sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Belakangan, kata Rully, muncul tuntutan dari masyarakat yang melihat adanya ketimpangan. Ada orang yang terlalu banyak mendapatkan kekayaan, sementara di sisi lain banyak orang yang masih jauh dari sejahtera.

Lembaga Pengkajian, menurutnya, banyak menerima laporan mengenai ketimpangan ekonomi ini, lalu mengambil inisiatif untuk melakukan pengkajian, yang memang merupakan bagian dari lembaga pengkajian. "Acara hari ini adalah dalam upaya mengkaji sistem ekonomi kita," ucapnya.

Demokrasi politik yang terjadi sejak reformasi bergulir menghasilkan liberalisasi politik, bahkan ultra liberalisasi, yang menghasilkan liberalisasi ekonomi. Sedangkan demokrasi ekonomi jauh tertinggal di belakang. "Ini yang membuat terjadinya kesenjangan," kata Suroto selaku pelaku ekonomi (koperasi). Seharusnya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi harus seiring dan sejalan.

Dalam sambutan pembukaannya, Mangindaan menyatakan kebijakan ekonomi selama ini masih ada pada tahap penyempurnaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. "Perlu ada sinergi dari segenap pelaku ekonomi dan kelompok masyarakat lain untuk bersama-sama mengimplementasikan konsep perekonomian nasional yang benar-benar mengarah pada terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial," ujarnya.

Tekad pemerintah untuk melakukan pemerataan perekonomian serta menghapus kesenjangan ekonomi, kata Mangindaan, harus didukung semua pihak. Sebab, upaya melakukan pemerataan perekonomian bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh komponen bangsa, terutama para penyelenggara negara.

"Setelah lebih dari 71 tahun Indonesia merdeka, sudah saatnya kita semua bersungguh-sungguh mewujudkan janji-janji kebangsaan, khususnya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur," katanya.(*)