Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat menjadi inspektur upacara dalam perayaan HUT ke-71 RI oleh Kementerian Korodinator Bidang Kemaritiman di gedung BPPT, 17 Agustus 2016. ISTIMEWA
TEMPO.CO, Balikpapan - Politikus senior Partai Golkar, Luhut Panjaitan meminta seluruh kader solid. Tujuannya, untuk meningkatkan presentase kemenangan pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan menambah jumlah kursi di DPR dalam Pemilu 2019. Menurut Luhut, untuk mencapai tujuan itu seluruh kader maupun pengurus partai fokus bekerja dan jangan terpengaruh terhadap isu-isu di luar. "
"Tidak usah bicara aneh-aneh, KPK sudah ada yang urus, Jaksa Agung sudah ada yang urus, kompak sajalah," kata Luhut yang juga Menteri Koordinator Kemaritiman itu saat memberi sambutan pada Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) Golkar di Novotel Balikpapan, Ahad, 21 Mei 2017. Luhut tak ungkit kasus E-KTP yang menimpa Setya Novanto.
Luhut menjelaskan, Golkar harus meningkatkan presentase kemenangan pilkada dari awalnya 58 persen pada 2017, menjadi 60 persen pada 2018. Sedangkan jumlah kursi di DPR mesti bisa naik menjadi 120 dari 91 pada Pemilu 2014 lalu.
Untuk itu, Luhut melanjutkan, pengurus Golkar jangan mau dipanasi oleh pihak manapun. Contohnya, kata dLuhut, ada yang menawarkan posisi ketua umum dan sekretaris jenderal. Ini sehubungan dengan kasus dugaan korupsi E-KTP yang menyeret nama Ketua Umum Golkar Setya Novanto.
"Golkar tak sempurna, banyak tidak jelasnya, tapi masih paling hebat," ujar Luhut Panjaitan. Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional di Balikpapan, 21-23 Mei 2017. Rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus daerah dan 10 organisasi sayap Golkar ini bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Setya Novanto.
Setya terpilih menjadi Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa pada 17 Mei tahun lalu. Dalam rapimnas sempat muncul gagasan mengevaluasi kinerja Setya Novanto. Alasannya, kasus E-KTP dianggap mempengaruhi pamor Golkar.
