Rapimnas Golkar, Akbar Tandjung Bicara Kasus E-KTP Setya Novanto  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 22 Mei 2017 07:30 WIB

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto bersama pengurus DPP menggelar konferensi pers di kantor pusat Golkar, Jakarta, 15 Mei 2017. Partai berlambang beringin ini berencana menggelar rapimnas 21 Mei mendatang. TEMPO/Ahmad Faiz.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung meminta Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas menjadi momentum untuk menyusun langkah strategis menyambut pilkada 2018 dan pemilu 2019. Masalahnya, kondisi Golkar saat ini sedang tidak baik.

Berdasarkan hasil survei, kata Akbar, elektabilitas Golkar mengalami penurunan, ditambah dengan dugaan korupsi e-KTP yang menimpa Ketua Umum Golkar Setya Novanto. "Ini akan mempengaruhi, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu," katanya dalam diskusi Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Setya Novanto di Puri Denpasar Hotel, Jakarta, Ahad, 21 Mei 2017.

Baca: Golkar Gelar Rapimnas, Ketua SC: Persiapan Kompetisi Politik 2019

Akbar menuturkan, dalam Rapimnas, kasus dugaan korupsi Setya bisa saja dibahas. "Peserta Rapimnas punya hak menyampaikan hal yang perlu menjadi perhatian, termasuk terkait dengan tokoh dan kepemimpinan partai," ujarnya.

Menurut mantan Ketua DPR ini, Rapimnas bisa mengeluarkan satu keputusan terkait dengan kepemimpinan partai. Namun bukan berarti harus ada pergantian ketua umum saat itu juga. Pergantian ketua tetap harus lewat mekanisme musyawarah nasional.

Akbar meminta semua pihak menunggu hasil Rapimnas dalam menilai kinerja Setya setahun terakhir. Penilaian kinerja Setya juga lebih baik menunggu pemilu 2019. "Pada waktu pemilu yang akan datang itu menentukan berhasil atau tidak," ujarnya.

Simak juga: Gelar Rapimnas di Balikpapan, Golkar Bantah Ada Agenda Munaslub

Pengamat politik dari Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menilai Golkar harus berpikir untuk menyelamatkan diri menjelang pemilu 2019. Menurut dia, harus ada langkah progresif yang diambil. "Misalnya, pemimpinnya memberikan dampak atau disinsentif secara elektoral, maka perlu dievaluasi," ujarnya.

Hanta menuturkan, bila Ketua Umum Golkar sekarang lebih banyak mudaratnya, sudah sebaiknya evaluasi segera. "Apakah lewat Munaslub, apakah (menentukan) pelaksana tugas, atau bahkan tetap mempertahankan, tapi dengan syarat harus ada perubahan," ucapnya soal agenda Rapimnas kali ini.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

15 jam lalu

Gibran Hadiri Halalbihalal Golkar Solo

"Ya semuanya teman, halalbihalal yo ditekani kabeh (ya didatangi semua)," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

2 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

4 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Momen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?

11 hari lalu

Momen Idul Fitri Keluarga Jokowi ke Medan: Buat Amankan Peluang Bobby Nasution?

Setelah hari pertama Idul Fitri di Jakarta, Jokowi terbang ke Medan untuk merayakan hari ke-2 Lebaran. Buat amankan tiket Bobby Nasution ke Pilgub?

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Pilkada 2024 Jadi Batu Loncatan Golkar untuk Pemilu 2029

19 hari lalu

Pengamat Sebut Pilkada 2024 Jadi Batu Loncatan Golkar untuk Pemilu 2029

Ujang pun menyampaikan bahwa para tokoh itu memiliki modal yang cukup untuk dikatakan sebagai calon unggulan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Airlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

20 hari lalu

Airlangga Klaim Didukung Seluruh DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

Menurut Airlangga, dukungan dari ormas merupakan salah satu kunci agar dirinya dapat kembali terpilih untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Baca Selengkapnya

Airlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar

20 hari lalu

Airlangga Bicara Peluang Aklamasi Pemilihan Ketua Umum di Munas Golkar

Airlangga menyatakan dukungan itu merupakan amanah yang harus dijaga.

Baca Selengkapnya

Airlangga Targetkan Partai Golkar Menang 60 Persen di Pilkada 2024

21 hari lalu

Airlangga Targetkan Partai Golkar Menang 60 Persen di Pilkada 2024

Ketua Umum Golkar menargetkan partainya mampu menang lebih dari 50 persen dalam kontestasi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Disebut Sempat Ingin Rebut Kursi Ketua Umum PDIP, Apa Tanggapan Presiden Jokowi?

24 hari lalu

Disebut Sempat Ingin Rebut Kursi Ketua Umum PDIP, Apa Tanggapan Presiden Jokowi?

Presiden Jokowi membantah dirinya sempat ingin merebut posisi Ketua Umum Partai Golkar maupun Ketua Umum PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

29 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya