Zaenal Petir FPI Blak-blakan Soal Kenapa Ingin Masuk Komnas HAM  

Reporter

Jumat, 19 Mei 2017 19:19 WIB

TEMPO/Yosep Arkian

TEMPO.CO, Semarang - Anggota Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah, Zaenal Abidin atau akrab dipanggil Zaenal Petir, menyatakan serius mengikuti pencalonan menjadi anggota Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM). Ia mengaku tetap mencalonkan diri sebagai komisioner Komnas HAM meski pemimpin organisasinya, Rizieq Syihab, pernah menjelekkan lembaga yang kini diincarnya.

“Saya mendaftar di Komnas HAM itu kan atas nama pribadi, warga negara berhak menduduki jabatan pemerintahan. Itu diatur di undang-undang hak asasi manusia,” kata Zaenal Abidin kepada Tempo, Jumat, 19 Mei 2017.

Ia mengaku tak peduli Komnas HAM pernah disebut oleh Rizieq Syihab sebagai lembaga pembela PKI. Zaenal menilai komentar Rizieq itu sebagai kritik terhadap Komnas HAM. “Barangkali ungkapan kekesalan. Mungkin sifatnya kritik. Buktinya Habib Rizieq sekarang memerlukan bantuan Komnas HAM,” tutur Zaenal Petir. (Baca: Rizieq Syihab Hendak Mengadu ke PBB, Polisi Bilang...)

Zaenal berpendapat, komentar kritik dari Rizieq itu sama ketika masyarakat marah mengkritik pemerintahan, seperti wali kota, bupati, dan presiden.

Adapun dalam proses pendaftaran komisioner Komnas HAM, Zaenal Petir sudah lolos tahap administrasi dan tahap tertulis. Ia lolos 60 besar dari pendaftar lain yang mengikuti uji publik dihadiri ormas, LSM, akademis, dan wartawan di Jakarta.

Zaenal Petir bercerita, saat uji publik, ada pertanyaan bagaimana jika ada ormas yang anarkis dan kekerasan. Ia menjawab pertanyaan itu: ormas tak boleh melakukan kekerasan karena jelas diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. “Fungsi ormas pemberdayaan, pelayan sosial, melakukan advokasi masyarakat termarginal, serta menjaga NKRI dan moral,” Zaenal menjelaskan. (Baca: Rizieq Akan Bawa Isu Kriminalisasi Ulama ke PBB, Kemlu Merespons)

Zaenal Petir, yang pernah menjadi komisioner KPID Jawa Tengah dan sekarang menjadi komisioner KIP Jateng, merasa tak terjegal untuk maju menjadi komisioner Komnas HAM. Menurut dia, secara pribadi sebenarnya tak masalah, kontroversi yang selama ini terjadi karena masyarakat belum tahu dirinya. “Di FPI sedikit banyak berkiprah. Saya mengarah ormas FPI tak melakukan sweeping karena itu tugas aparat penegak hukum,” kata Zaenal Abidin alias Zaenal Petir. (Baca: Soal Pemeriksaan, Komnas HAM: Tak Istimewakan Rizieq Syihab)

EDI FAISOL




Berita terkait

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

7 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Datang ke Semarang Jangan Lupa Beli 10 Oleh-oleh Khas Ini

8 hari lalu

Datang ke Semarang Jangan Lupa Beli 10 Oleh-oleh Khas Ini

Selain terkenal destinasi wisatanya, Semarang memiliki ikon oleh-oleh khas seperti wingko dan lumpia. Apa lagi?

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

10 hari lalu

Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

13 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

13 hari lalu

Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

14 hari lalu

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

15 hari lalu

Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

19 hari lalu

Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Baca Selengkapnya

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

20 hari lalu

Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.

Baca Selengkapnya

Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

21 hari lalu

Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

Komnas HAM minta penjelasan ihwal surat peringatan Otorita IKN terhadap masyarakat Desa Pemaluan untuk membongkar pemukimannya.

Baca Selengkapnya