Wiranto: Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan Menuai Hasil  

Reporter

Editor

Setiawan

Jumat, 19 Mei 2017 02:09 WIB

Menkopolhukam Wiranto (kanan) bersama Menkumham Yasonna Laoly (tengah), memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, 8 Mei 2017. Pemerintah mengatakan bahwa HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta membahayakan keutuhan NKRI. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan upaya pemerintah yang secara serius menangani kebakaran hutan dan lahan sudah menuai hasil.

Baca: Pemerintah Bahas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran ...

"Buktinya, tahun 2016, hotspot dan kebakaran hutan semakin menyusut. Pada 2017 ini seperti itu juga, hotspot-nya menyusut dan karhutla mengecil," kata Wiranto seusai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Mei 2017.

Menurut Wiranto, jumlah hotspot skala nasional merosot dari yang sebelumnya ribuan. "Tadi dilaporkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tinggal sekitar 116 titik," ucapnya.

Wiranto menambahkan, ada berbagai cara untuk menangani bencana kebakaran hutan itu. Misalnya dengan pencegahan agar tidak ada pembukaan lahan baru di pinggiran hutan oleh petani dan mengajak perusahaan besar ikut berpartisipasi mencegah kebakaran hutan di lingkungan sekitar perkebunan mereka.

Selain itu, kata Wiranto, dapat dilakukan pembuatan embung, sekatan, kanal, serta penyediaan pompa air.

Wiranto berujar pemerintah juga dapat melakukan deteksi dini dengan melihat hotspot di Indonesia secara cepat, dengan pengindraan dari satelit. "Kemudian setelah di lapangan juga ditinjau, bisa segera diatasi. Saya kira ini semua sudah dilakukan dari tahun ke tahun."

Dalam praktiknya, ujar Wiranto, kementerian telah melakukan pembagian tugas, yakni Kementerian Koordinator Perekonomian beserta kementerian yang dikoordinasikan melakukan pencegahan. Kementerian Politik untuk penanggulangan pasca-kebakaran, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk pemulihan lokasi bencana. "Jadi tiga menko ini, untuk urusan kebakaran hutan dan lahan, itu terdepan," katanya.

Baca: Polda Riau dan BMKG: Kerawanan Kebakaran Hutan 2017 Cukup ...

Selain dari kementerian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kata Wiranto, ikut berperan, karena kebakaran hutan termasuk ke kategori bencana. "Sehingga dialah yang secara operasional ikut ambil bagian, bahkan menjadi pemeran utama mengatasi kebakaran hutan dan lahan."

CAESAR AKBAR|SETIAWAN ADIWIJAYA

Berita terkait

Amerika Perkuat Infrastruktur Transportasinya dari Dampak Cuaca Ekstrem, Kucurkan Hibah 13 T

10 hari lalu

Amerika Perkuat Infrastruktur Transportasinya dari Dampak Cuaca Ekstrem, Kucurkan Hibah 13 T

Hibah untuk lebih kuat bertahan dari cuaca ekstrem ini disebar untuk 80 proyek di AS. Nilainya setara separuh belanja APBN 2023 untuk proyek IKN.

Baca Selengkapnya

TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

12 hari lalu

TNI Pastikan Tak Ada Perubahan Pendekatan di Papua usai Rakor dengan Menko Polhukam

Kemenko Polhukam sebelumnya menggelar rapat koordinasi untuk membahas situasi terkini di Papua yang juga dihadiri oleh Panglima TNI.

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

12 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Pertama di Dunia, Yunani Berikan Liburan Gratis sebagai Kompensasi Kebakaran Hutan 2023

18 hari lalu

Pertama di Dunia, Yunani Berikan Liburan Gratis sebagai Kompensasi Kebakaran Hutan 2023

Sebanyak 25.000 turis dievakuasi saat kebakaran hutan di Pulau Rhodes, Yunani, pada 2023, mereka akan mendapat liburan gratis.

Baca Selengkapnya

Kapolri dan Menko Polhukam Pantau Arus Mudik dari Monas hingga Pelabuhan Merak, Bagaimana Kesiapan Operasi Ketupat 2024?

30 hari lalu

Kapolri dan Menko Polhukam Pantau Arus Mudik dari Monas hingga Pelabuhan Merak, Bagaimana Kesiapan Operasi Ketupat 2024?

Kapolri Listyo Sigit Prabowo lakukan pengecekan arus mudik untuk persiapan pengamanan mudik lebaran 2024 bersama Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Baca Selengkapnya

Sempat Maju-Mundur Penetapan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Menko Polhukam Memastikan Tepat Waktu

43 hari lalu

Sempat Maju-Mundur Penetapan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Menko Polhukam Memastikan Tepat Waktu

Tenggat rekapitulasi suara oleh KPU sempat simpang siur hingga Menko Polhukam Hadi Tjahjanto instruksikan akan tepat waktu 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

BNPB Ingatkan Banyaknya Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera

43 hari lalu

BNPB Ingatkan Banyaknya Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera

Dari data BNPB, kasus kebakaran hutan dan lahan mulai mendominasi di Pulau Sumatera sejak sepekan terakhir.

Baca Selengkapnya

Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Hadi Tjahjanto Akui Jalin Komunikasi dengan Elite Politik

43 hari lalu

Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Hadi Tjahjanto Akui Jalin Komunikasi dengan Elite Politik

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengakui telah menjalin komunikasi dengan elite politik menjelang penetapan hasil pemilu oleh KPU. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Risiko Karhutla Meningkat Menjelang Pilkada 2024, Hotspot Bermunculan di Provinsi Rawan Api

47 hari lalu

Risiko Karhutla Meningkat Menjelang Pilkada 2024, Hotspot Bermunculan di Provinsi Rawan Api

Jumlah titik panas terus meningkat di sejumlah daerah. Karhutla tahun ini dinilai lebih berisiko tinggi seiring penyelenggaraan pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Penugasan Jokowi, BMKG Bentuk Kedeputian Baru Bernama Modifikasi Cuaca

48 hari lalu

Penugasan Jokowi, BMKG Bentuk Kedeputian Baru Bernama Modifikasi Cuaca

Pelaksana tugas Deputi Modifikasi Cuaca BMKG pernah memimpin Balai Besar TMC di BPPT. Terjadi pergeseran SDM dari BRIN.

Baca Selengkapnya