TEMPO.CO, Subang - Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kementerian Hukum dan HAM I Wayan Kusnianta Dusak mengatakan Indonesia masih memerlukan ratusan penjara untuk merasionalisasikan jumlah penghuninya.
"Idealnya kami memerlukan 1.000 lapas, tapi sekarang baru ada 512 lapas," kata Dusak saat ditemui di sela kunjungan kerja ke Lapas Kelas 2 Sukamelang, Subang, Rabu, 17 Mei 2017.
Artinya, ujar Dusak, pihaknya masih kekurangan 488 lapas. Ia mengharapkan keberadaan lapas minimal ada di setiap kabupaten dan kota. Sehingga, over kapasitas penghuni bisa dikurangi.
Dusak mengharapkan setiap bupati atau wali kota bekerja sama dalam memenuhi ketersediaan lapas tersebut. "Kalau diibaratkan, lapas di daerah itu WC di sebuah rumah. Kalau WC-nya bersih, maka rumah itu pun terbawa bersih. Kalau WC-nya kotor, satu rumah bisa kebawa baunya," ujarnya.
Menurut dia saat ini terdapat 217 ribu warga binaan di seluruh Indonesia. Mereka menghuni 512 lapas yang ada. Lapas yang penghuninya paling banyak, kata dia, berada di wilayah Sumatera Utara dengan tahanan sebanyak 27 ribu.
Adapun di seluruh wilayah Jawa Barat, penghuni lapas tercatat sebanyak 22.169 orang. Padahal, kapasitasnya hanya 15.925 orang. "Terjadi over kapasitas sampai 39 persen," ujar Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM Jawa Barat Susi Susilawati.
Untuk mengantisipasi over kapasitas, pihak Ditjen Lapas Kemenkumham terus melakukan terobosan-terobosan. Di antaranya melalui program kreatif produktif buat para warga binaannya dengan memanfaatkan dana CSR dari berbagai perusahaan yang memiliki kepedulian. "Di Lapas Sukamiskin Bandung, misalnya, para napi diajari budidaya jamur. Di Lapas Subang ada pembuatan meubel," ujar Dusak.
Dengan memberikan keterampilan kepada warga binaan, ketika keluar Lapas mereka bisa menjadi warga yang normal dengan bekal keterampilan khusus.
Di Lapas Kelas 2 Sukamelang, Dusak bersama Susi melakukan panen kacang tanah, padi Ciherang dan ikan hasil usaha warga binaan. Dusak juga meresmikan lapangan olah raga panahan dan menembak.
