TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kementeriannya masih menunggu salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait terkait vonis Ahok. Salinan putusan itu nantinya akan digunakan sebagai dasar pemberhentian sementara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Pejabat kami baik Dirjen Otonomi Daerah dan pihak Sekretariat Negara sudah jemput bola ke PN Jakarta Utara. Kami meminta salinan keputusan PN sebagai dasar langkah pemerintah, atau minimal nomor keputusan," ujar Tjahjo di kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2017.
Tjahjo berharap kementeriannya segera menerima kiriman salinan putusan PN Jakarta Utara. "Mudah-mudahan sudah ada. Sebab, dasar penetapan tidak bisa berdasarkan pernyataan dari media massa," politikus senior PDI Perjuangan itu menjelaskan.
Mejelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Ahok bersalah dalam perkara penodaan agama. Hakim menilai Ahok melanggar Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan divonis 2 tahun penjara.
Berdasarkan vonis Ahok tersebut, Kementerian Dalam Negeri menghentikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mendagri Tjahjo menunjuk Wakil Gubrrnur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat sebagai pelaksana tugas Gubrnur DKI Jakarta. Ahok kini ditahan di Markas Komando Brigadir Mobil, Kelapa Dua, Depok.
