Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Mulyono mengecek kesiapan pasukan saat upacara peresmian penggantian nama Kodam VII Wirabuana menjadi Kodam XIV Hasanuddin di Lapangan Karebosi, 12 april 2017. Pergantian nama Kodam merupakan bagian dari penataan organisasi TNI AD, guna lebih mengoptimalkan tugas dalam menjaga keaman negara dengan berbagai ancaman yang dihadapi saat ini. TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menilai sanitasi masih menjadi masalah utama untuk kawasan daerah terpencil. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono mengatakan sanitasi tidak hanya faktor kurangnya jumlah jamban di setiap rumah, namun juga kurangnya akses air bersih. “Ada 32 juta rumah tangga di seluruh Indonesia yang belum memiliki jamban,” ujar Anung Selasa, 16 Mei 2017.
Untuk itu, pada kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-99 ini, TNI Angkatan Darat menggandeng Kementerian Kesehatan dalam menangani sanitasi. Pada pelaksanaan TMMD pada 4 Juli hingga 2 Agustus nanti, kedua lembaga menargetkan pembangunan satu juta jamban. “Targetnya, tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang buang air besar sembarangan sampai tahun 2019,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono.
Selain pembangunan sanitasi, TMMD juga akan melakukan kegiatan fisik seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan massal, kesehatan lingkungan, menanam tanaman obat keluarga, dan rehabilitasi sarana prasarana kesehatan di daerah tujuan. Kedua lembaga juga akan bekerja sama dalam sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Gerakan itu mengedepankan tindakan promotif dan preventif terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.
TTMD akan melibatkan 58 Satuan Tingkat Kompi (SSK).Satu SSK terdiri dari 150 orang. Ada 8.700 orang yang akan bertugas dalam kegiatan ini. Mereka tidak hanya berasal dari Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat tapi juga dari petugas Puskesmas setempat, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta Dinas Kesehatan Provinsi.
Kementerian Kesehatan dan TNI AD serta pejabat daerah melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis untuk memetakan masalah kesehatan di masing-masing daerah. Lalu mereka akan menyusun kebutuhan sumber daya manusia serta anggarannya.
