Hari Ke-34 Kasus Novel Baswedan, Haris: Pemerintah Tutup Mata?  

Reporter

Senin, 15 Mei 2017 11:46 WIB

Anggota Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Yogyakarta membentangkan poster kecaman terkait peristiwa penyiraman air keras yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan di Kantor Pukat UGM, 11 April 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Ini hari ke-34 terjadinya penyiraman air keras ke wajah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. Namun belum nampak titik terang pengungkapan kasusnya, baik identitas para pelaku maupun motifnya. “Pemerintah tutup mata?” kata Haris Azhar, mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) kepada Tempo, Senin, 15 Mei 2019.

Haris, pendiri lembaga advokasi hukum dan hak asasi manusia Lokataru, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya pengungkapan teror terhadap Novel tersebut.

“Saya tidak mengerti, dalam kasus Novel Baswedan ini, pemerintah sepertinya tutup mata,” ucapnya. “Pemerintah lempar ke polisi, sementara polisi cuma lihat dari faktor lokasi. Sebulan cuma berkutat soal pelaku lapangan.”

Baca juga:
Kasus Novel Baswedan Sulit Diungkap, Ini Menjadi Kendala Polisi
Kejar Penyerang Novel Baswedan, Polisi Dalami Kemungkinan Motif


Gagasan pembentukan tim independen atau pencari fakta yang pernah diungkapkan beberapa tokoh, seperti mantan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, menurut Haris, perlu diwujudkan meskipun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menyatakan tidak perlu ada tim tersebut.

“Sebaiknya (dibentuk tim independen) sih seperti itu,” ujarnya. “Temuan saya, kasus Novel Baswedan harus dibongkar juga dari dalam KPK sendiri. Bisa jadi dari dalam KPK ada banyak petunjuk dalam kasus Novel ini.”

S. DIAN ANDRYANTO





Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

4 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

6 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

7 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

9 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

16 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

17 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

17 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

22 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

22 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya