TEMPO.CO, Makasar - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengomentari soal rencana pemerintah membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Terkait rencana tersebut, menurut dia, pemerintah harus berpikir luas dan memiliki kemampuan, jangan sampai terkesan ingin berperang dengan rakyatnya sendiri.

"Harusnya ketemu, ngobrol dulu, jangan sepihak. Ini enggak ada peringatan tiba-tiba dibubarkan, itu tak sesuai prosedur dan kekanak-kanakan," ucap Fahri Hamzah di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat 12 Mei 2017.

Baca: Mengapa HTI Harus Dibubarkan, Wiranto Paparkan Detail Alasannya

Fahri menjelaskan bahwa pembubaran kelompok atau ormas itu ada prosedur dan metode hukumnya. Apalagi, lanjut Fahri, pemerintah belum tentu memahami HTI tersebut. "Enggak boleh memaksakan kehendak dan sok tegas."

Dia menduga rencana pemerintah membubarkan HTI ini karena ada tekanan pihak di belakang layar. "Tapi kita enggak tahu siapa yang menekan. Kalau begini semua bisa dibubarkan," ucap dia.

Karena itu, Fahri menegaskan bahwa pihaknya akan diskusikan dengan pemerintah terkait bagaimana cara menghadapi ormas-ormas. Ia menekankan, pemerintah harus memiliki jiwa yang lapang supaya bisa menghadapi dinamika masyarakat Indonesia yang semakin merdeka. "Yang boleh dilakukan pemerintah adalah menindak kriminalitas," tuturnya.

Baca: Akan Dibubarkan Pemerintah, HTI Minta Perlindungan Fadli Zon

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Wiranto berencana membubarkan ormas HTI karena dianggap Anti Pancasila beberapa waktu lalu.

DIDIT HARIYADI