INFO NASIONAL - Indonesia memiliki 842 danau. Sayang, banyak dari danau ini yang tidak terkelola dengan baik sehingga tidak memberi manfaat bagi warga sekitar. Tak sedikit pula terjadi pendangkalan danau, dan bahkan hilang sama sekali. Hal ini mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas menggelar lokakarya nasional bertajuk “Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran Pemangku kepentingan”. Acara ini digelar Selasa, 9 Mei 2017, di ruang serbaguna Bappenas, Jakarta.

“Ada 842 danau yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda. Ini merupakan potensi yang besar jika bisa dikelola dengan baik,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bapenas Dr Ir Gelllwyn N Yusuf Msc. Ia berharap diskusi yang dibagi dalam dua sesi ini bisa menjawab isu-isu penting terkait dengan danau, permasalahan, dan solusinya, guna mewujudkan danau yang sehat dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Diskusi sesi pertama menampilkan tiga pembicara, yakni Dirjen PDASHL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr Ir Hilman Nugroho, MP; peneliti dari Universitas Helsinki Finlandia Pasi Lehmusluoto, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Dr Sigid Hariyadi, dengan moderator Dr Ir Dedi Masykur Riyadi Msc.

Permasalahan danau yang banyak terjadi meliputi lahan yang kritis di daerah tangkapan air (DTA), limbah dari pertanian, permukiman dan industri, laju erosi yang tinggi, juga pendangkalan danau. Hal ini mengakibatkan kualitas air danau semakin menurun. Spesies asli danau pun terancam punah. “Akibatnya, keselamatan danau terancam, sumber air bagi masyarakat berkurang, dan kegiatan berbagai sektor terganggu, bahkan terancam terhenti,” ujar Hilman.

Hilman juga menyampaikan, forum World Lake Conference (WLC) ke-16 yang digelar di Bali pada 7-11 November 2016 yang diikuti oleh 37 negara menghasilkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya terkait upaya penyelamatan danau yang harus memperhatikan ciri dan bentuk ekosistem; pengendalian dan pemanfaatan sedimen dan gulma air; pencemaran air dan pelestarian keanekaragaman hayati; peningkatan penanganan dan kerja sama internasional.

Sementara Sigid Hariyadi menyampaikan makalah tentang pentingnya perencanaan dan pengelolaan danau secara terintegrasi dari hulu sampai hilir. Menurutnya berbagai pihak pemangku kepentingan, pengguna/pemanfaat danau diharapkan berkomitmen menjaga keberlanjutan ekosistem dan fungsi danau, sehingga diperlukan kesepakatan dalam pengaturan dan pengawasan. “Hal ini perlu koordinasi antarlembaga, terutama terkait dengan pengendalian pencemaran dari DTA atau catchment area. Jadi perlu dibentuk badan pengelola atau otorita, terutama untuk pengawasan, agar aturan yang disepakati bisa dijalankan, juga untuk menjamin keberlanjutan,” kata Sigid.

Pada sesi dua, diskusi yang dipandu Ir Basah Hernowo MA menampilkan pembicara Peneliti Pusat Penelitian Limnologi LIPI Prof Gadis Sri Haryani, Kapuslitbang SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dr Ir William M Putuhena dan Peneliti Pusat Riset Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Prof Dr Ir Husnah.

Dalam makalahnya, Gadis Sri Haryani menyampaikan ekosistem danau di Indonesia itu unik, spesifik, dan rentan, sehingga pengelolaannya harus sesuai dengan karakteristiknya secara holistik, yang mencakup wilayah daerah aliran sungai (DAS), daerah tangkapan air (DTA), dan kesatuan pola keseluruhan wilayah sungai. “Proses yang mempengaruhi kerusakan ekosistem danau juga makin rumit, sehingga dibutuhkan pendekatan multisektor dan kewilayahan untuk solusinya. Jadi perlu sinergi dari berbagai kepentingan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujarnya.(*)