Lulung Sebut Demo Pembebasan Ahok Didramatisir: Sudah Tobatlah...  

Reporter

Jumat, 12 Mei 2017 07:25 WIB

Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (kiri), bersalaman dengan dengan Wakil DPRD, Abraham Lunggana, dalam acara Lebaran Betawi di Monas, Jakarta, 14 September 2014. Ahok bersama Lulung kerap berbeda pandangan terkait isu RUU Pilkada. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Lulung, meminta unjuk rasa menuntut pembebasan terpidana penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dihentikan. Aksi yang berlangsung sejak Rabu, 10 Mei 2017, Lulung menduga ada yang menggerakkan.


"Kepada pihak-pihak yang melakukan mobilisasi, sudahlah.... Sekarang sudah cair, jangan melakukan propaganda dan dramatisir," kata Lulung di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Kamis, 11 Mei 2017.

Baca: Anies-Sandi Menang, Lulung Syukuran Potong Sapi

Lulung menjelaskan, apabila aksi menuntut pembebasan Ahok terus berlanjut ada kekhawatiran bangsa ini akan terbelah dan terjadi disintegrasi. Karena itu, Lulung mengajak pendukung Ahok menerima saja keputusan hakim yang menghukum Gubernur DKI Jakarta itu 2 tahun penjara.


"Harapan saya semuanya move on. Siapa saja yang ikut berperan serta dalam pengerahan massa mobilisasi massa, sudahlah tobat," ucap Lulung sembari menambahkan bahwa keputusan hakim menyebutkan Ahok bersalah telah menistakan agama.


Indikasi mobilisasi massa, kata Lulung, sudah terlihat sejak Ahok kalah di Pilkada DKI Jakarta. Saat itu, ada pengiriman ribuan karangan bunga ke Balai Kota. Pengiriman karangan bunga mencapai ribuan tersebut tidak datang sendiri tanpa dikerahkan.

Baca: Kata Lulung ke Ahok dan Anies: Selesaikan Kerja dan Antikorupsi


Tidak hanya di Balai Kota, masih kata Lulung, menjelang sidang vonis Ahok di Pengadilan Jakarta Utara yang mengambil tempat di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, karangan bunga juga membanjiri Mabes Polri. "Sepengalaman saya orang yang demo itu orang yang dimobilisasi," tutur Lulung.


Advertising
Advertising

Lulung yakin, tidak mungkin warga melakukan sendiri tanpa ada yang menggerakkannya. "Ayolah kita ciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Jangan ada lagi penistaan agama ke depannya," kata Lulung.

Ahok diputus bersalah menistakan agama pada Rabu, 9 Mei 2017. Sejak saat itu gelombang unjuk rasa menuntut penangguhan penahanan tak bisa dibendung. Simpatisan Ahok datang ke manapun mantan Bupati Belitung Timur itu dipenjara.

Sewaktu Ahok dimasukkan dalam Rutan Cipinang, Jakarta Timur, relawan berkumpulkan dari malam hingga pagi. Massa yang membeluda mengakibatkan kemacetan di sekitar penjara. Begitu pula saat Ahok dipindah ke Markas Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, secara bergantian massa bertadangan.


Aksi simpatik di Balai Kota, menhadirkan musisi Adie MS. Hingga hari ini masih ada warga yang berkumpul di Balai Kota dan di Markas Brimob menuntut penangguhan penahanan Ahok.

AHMAD FAIZ

KOREKSI: Naskah berita ini sudah diubah pada Jumat, 12 Mei 2017 untuk memperbaiki keterangan soal vonis Ahok. Mohon maaf atas kekeliruannya.

Berita terkait

KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

1 jam lalu

KPK Sebut Sahbirin Noor Melarikan Diri setelah Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi

KPK mengungkapkan informasi tersebut dalam sidang praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor di PN Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Pramono Anung Optimistis Menang Mutlak di Tanah Abang Usai Didukung Putra Haji Lulung

1 hari lalu

Pramono Anung Optimistis Menang Mutlak di Tanah Abang Usai Didukung Putra Haji Lulung

Selain didukung putra Haji Lulung, keyakinan Pramono Anung juga lantaran ia mengaku cukup mengenal kultur sosial masyarakat di Tanah Abang.

Baca Selengkapnya

Mangkir Dua Kali, Polisi Jemput Paksa Anggota DPRD Singkawang Tersangka Pencabulan Anak

1 hari lalu

Mangkir Dua Kali, Polisi Jemput Paksa Anggota DPRD Singkawang Tersangka Pencabulan Anak

Anggota DPRD Singkawang Herman sempat mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka pencabulan anak.

Baca Selengkapnya

DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

3 hari lalu

DPRD Jakarta Tetapkan Rancangan KUA-PPAS 2025, Sekolah Negeri dan Swasta Gratis Tahun Depan

DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan rancangan KUA-PPAS senilai Rp 91,1 triliun. Untuk pendidikan, sekolah negeri dan swasta akan gratis.

Baca Selengkapnya

Pengacara Korban Pencabulan oleh Anggota DPRD Singkawang Ungkap 3 Cara Pelaku Terus Mengelak

8 hari lalu

Pengacara Korban Pencabulan oleh Anggota DPRD Singkawang Ungkap 3 Cara Pelaku Terus Mengelak

Tersangka kasus pencabulan yang merupakan Anggota DPRD Kota Singkawang disebut selalu mencari cara agar mengelak dari jerat hukum.

Baca Selengkapnya

Empat Pimpinan Definitif DPRD Kediri Diminta Segera Susun RAPBD 2025

11 hari lalu

Empat Pimpinan Definitif DPRD Kediri Diminta Segera Susun RAPBD 2025

Empat pimpinan DPRD Kabupaten Kediri diminta segera susun RAPBD 2025. Pembentukan alat kelengkapan dewan jadi prioritas untuk kelancaran kinerja, dengan komitmen penuh demi pengabdian kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya

Karyawan PT Timah dan Masyarakat Pro Tambang Pasir di Laut Beriga Geruduk Kantor DPRD Bangka Belitung

12 hari lalu

Karyawan PT Timah dan Masyarakat Pro Tambang Pasir di Laut Beriga Geruduk Kantor DPRD Bangka Belitung

Karyawan PT Timah dan masyarakat yang mendukung tambang pasir di Laut Batu Beriga mendatangi Kantor DPRD Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya

Konflik Tambang Batu Beriga, Ikatan Karyawan PT Timah Tuding Pansus DPRD Benturkan Perusahaan dengan Masyarakat

14 hari lalu

Konflik Tambang Batu Beriga, Ikatan Karyawan PT Timah Tuding Pansus DPRD Benturkan Perusahaan dengan Masyarakat

Menurut ikatan karyawan, PT Timah memiliki legalitas yang jelas untuk menambang resmi namun dipersulit pihak DPRD

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD Singkawang Tersangka Pencabulan Anak Ajukan Praperadilan

20 hari lalu

Anggota DPRD Singkawang Tersangka Pencabulan Anak Ajukan Praperadilan

Sidang perdana praperadilan dijadwalkan pada 21 Oktober 2024 mendatang di PN Singkawang.

Baca Selengkapnya

Mantan Anggota DPRD jadi Korban TPPO di Myanmar, Disnaker Indramayu Surati Kemlu

21 hari lalu

Mantan Anggota DPRD jadi Korban TPPO di Myanmar, Disnaker Indramayu Surati Kemlu

"Dari informasi yang didapatkan diduga kuat Robiin merupakan korban TPPO," tutur Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Indramayu.

Baca Selengkapnya