TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih didera konflik dualisme kepemimpinan antara kubu Djan Faridz dan Muhammad Romahurmuziy. Di tengah konflik yang tak berkesudahan itu muncul gerakan yang menanamkan Majelis Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan (MP-PPP).

MP-PPP dimotori oleh petinggi kedua kubu, seperti Anwar Sanusi (anggota majelis tinggi kubu Romahurmuziy), Habil Marati (wakil ketua umum kubu Djan), Sukri Fadholi (Ketua DPP PPP kubu Djan), Rudiman (ketua DPP kubu Romahurmuziy), Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia, Usamah Hisyam, dan anggota DPRD DKI Abraham Lunggana alias Haji Lulung.

Baca: Romy: Konflik PPP Segera Selesai Setelah Pilkada DKI

Anwar Sanusi menuturkan MP-PPP akan menggelar musyawarah nasional ulama untuk menyelesaikan konflik dan menyelamatkan partai. "Sebagai satu-satunya partai berasaskan Islam, maka harus diselamatkan," kata Anwar di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Kamis, 11 Mei 2017.

Habil Marati menambahkan MP-PPP hadir untuk menjawab kegelisahan kader dan umat terkait konflik yang sudah berlangsung hampir tiga tahun ini. "Karena itu para senior memutuskan menyelamatkan PPP dari kepunahan," tuturnya.

Rencananya dalam munas ulama ini, baik Romahurmuziy dan Djan Faridz akan dipertemukan dan diminta pertanggungjawabannya terkait konflik yang berkepanjangan. Setelah mendengar penjelasan kedua pihak, nantinya ulama akan menentukan sikap.

Simak: Romy: PPP Masih Dualisme karena Ada Pilkada DKI Jakarta

Menurut Habil, hal pertama yang ingin dicapai dari munas ulama ini adalah menyatukan kembali kedua kubu. "Tapi kalau memang sudah tidak bisa disatukan, itu terserah ulama. Kami sami'na wa athana (kami dengar, kami taat)," ucapnya.

Adapun Anwar tidak menjawab pasti apakah munas ulama ini dapat berujung dengan pemilihan pimpinan baru atau tidak. Menurut dia hal itu akan kembali pada hasil musyawarah para ulama. "Pandangan dari ulama ini harus kami rumuskan, kami kaji agar konflik ini berakhir," ujarnya.

Lihat: Meski Masih Berkonflik, PPP Jawa Tengah Menangi Lima Pilkada

Sementara itu Lulung meminta semuanya melihat arah munas ulama ini. Menurut dia, bila terjadi rekonsiliasi dan keduanya mampu memberikan pertanggungjawaban, terutama terkait pemberian dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dalam Pilgub DKI, maka tidak perlu ada pemilihan ketua baru. "Lihat saja, kami patuh dan turut pada ulama," ujarnya.

AHMAD FAIZ