Insiden Napi Kabur, Menteri Yasonna: Ada yang Bobrok di Sistem  

Reporter

Rabu, 10 Mei 2017 14:47 WIB

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly (tengah) berdialog dengan tahanan di dalam Rumah Tahanan Klas IIB Kota Pekanbaru, Riau, 7 Mei 2017. MenkumHAM juga meminta Polri mengusut dugaan pungutan liar di Rutan Pekanbaru. ANTARA/Priyatno

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan kekesalannya saat bertemu para kepala kantor wilayah Kemenkumham dan kepala divisi pemasyarakatan seluruh Indonesia. Yasonna mengungkapkan persoalan yang ditemukannya saat bertandang ke Rumah Tahanan Kelas II B Sialang Bungkuk di Pekanbaru, Riau.

"Itu bukan soal pelarian (tahanan) saja. Persoalan itu membuka mata kita bahwa ada sesuatu yang sangat bobrok dalam sistem," kata Yasonna di Gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Mei 2017.

Yasonna mendengar ada perlakukan tak pantas pada warga binaan, bahkan dugaan pungutan liar yang melibatkan petugas rutan. Perlakuan yang disebutnya sebagai eksploitasi itu diduga sebagai pemicu napi kabur. Pekan lalu, 448 tahanan mendobrak pintu Rutan Sialang Bungkuk dan melarikan diri.



Baca: Buntut Napi Pekanbaru Kabur, Kepala Kanwil Hukum dan HAM Dicopot

"Wajar dia lari, wajar orang berusaha melepaskan diri dari neraka. Mereka sudah tak tahan lagi, sudah tak kuat," ujar dia.

Yasonna tak menampik bahwa kurangnya kapasitas penjara masih menjadi persoalan. Namun Yasonna meminta jajarannya kreatif dan mencari jalan keluar.

"Saya harap saudara buat langkah-langkah saat kembali ke tempat masing-masing. Petakan kondisinya (lapas dan rutan), kepadatannya, ada berapa narapidana, berapa yang bisa digeser, potensi konflik. Dilihat," tutur Yasonna.

Baca: Polda Riau Periksa 12 Saksi Terkait Pungli di Rutan Pekanbaru

Yasonna mengaku tak pandang bulu menindak jajaran yang tak becus melaksanakan tugas. Pencopotan pejabat Rutan kelas IIB Pekanbaru, termasuk kakanwil Riau, menjadi gambaran kekecewaan Yasonna terhadap pegawainya.

"Saya punya integritas. Lihat bagaimana saya jadi dosen, orang kalau mencontek habis sama saya," ujar Yasonna dengan nada meninggi.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun menyebutkan adanya pihak eksternal yang akan mengawasi kinerja pejabat divisi pemasyarakatan di daerah. Khusus soal pungli, pihak eksternal itu didukung tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang sudah dibentuk pemerintah.

Baca: Kasus Napi Kabur, Menteri Yasonna Laoly Siapkan Surat Pemecatan

"Hati-hati, saya minta eksternal juga (awasi). Jangan salahkan saya kalau ada operasi tangkap tangan," kata dia.

YOHANES PASKALIS

Berita terkait

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

3 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

4 hari lalu

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?

Baca Selengkapnya

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

6 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

7 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

7 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Komitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual

7 hari lalu

Komitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual

Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.

Baca Selengkapnya

Residivis Begal Berusia 18 Tahun Terancam Pidana 12 Tahun Penjara

14 hari lalu

Residivis Begal Berusia 18 Tahun Terancam Pidana 12 Tahun Penjara

Seorang residivis begal asal Bekasi berinisial MF, 18 tahun kembali ditangkap polisi usai melakukan aksi yang sama di 2 tempat berbeda.

Baca Selengkapnya

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

26 hari lalu

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

28 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

28 hari lalu

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.

Baca Selengkapnya