TEMPO.CO, Jakarta - Setelah berkonsultasi dengan tim kuasa hukum, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengajukan banding atas vonis 2 tahun kasus penistaan agama oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bertempat di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan. “Kami melakukan banding Yang Mulia,” ujar Ahok, Selasa, 9 Mei 2017.
Pengajuan banding ini merespons keputusan majelis hakim yang sebelumnya menetapkan Ahok bersalah atas tuduhan penodaan agama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu pada September tahun lalu. Setelah membacakan vonis, majelis hakim mempersilakan Ahok menggunakan upaya hukum selanjutnya atas putusan tersebut.
Sebelumnya, ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarto mempersilakan terdakwa mengajukan upaya hukum setelah membacakan putusannya. “Demikian putusan telah dibacakan. Saudara jaksa dan terdakwa mempunyai hak mengajukan upaya hukum selama tujuh hari ini,” katanya. “Silakan saudara berkonsultasi dengan penasihat hukum sebelum mengajukan banding.”
Namun, meskipun akan mengajukan banding, Dwiarso mengingatkan Ahok dan tim kuasa hukum menandatangani surat pernyataan banding. Adapun tim kuasa hukum meminta salinan putusan kepada majelis hakim untuk dipelajari sebagai bahan banding.
“Untuk putusan hukum akan diberikan paling lama satu kali 24 jam. Jadi besok sudah bisa mendapatkan salinannya dengan mengajukan permohonan secara tertulis,” ujar Dwiarso.
Sementara itu, ketua jaksa penuntut umum (JPU) Ali Mukartono sepakat menerima hasil putusan majelis hakim. “Kami menghormati apa yang telah diputuskan majelis hakim. Kami akan menentukan sikap dengan waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang,” ujar Ali.
Setelah menimbang atas barang 117 macam barang bukti, keterangan saksi pelapor, saksi ahli dari pelapor dan terlapor, dan keterangan terdakwa, majelis hakim memutuskan Ahok terbukti bersalah. Berbeda dengan pendapat jaksa penuntut umum (JPU), Ahok dijerat dengan Pasal 156a tentang penodaan agama. Ahok divonis dua tahun penjara karena terbukti telah melakukan penistaan agama.
