TEMPO.CO, Kediri - Ketua Gerakan Pemuda Anshor Kabupaten Kediri Munasir Huda mendukung keputusan pemerintah atas pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Anshor siap menampung kader muda HTI.

Munasir Huda mengatakan sikap pemerintah patut didukung semua pihak. Keputusan itu dinilainya tepat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terancam terbelah akibat gerakan HTI. “Meski terlambat, keputusan itu patut kita dukung,” ucap Munasir kepada Tempo, Senin, 8 Mei 2017.

Baca: HTI Akan Dibubarkan, HTI Sulsel: Mengapa Tak Ada Proses Hukum

Huda berujar, pemerintah tak cukup hanya membubarkan HTI secara organisasi, tapi juga melakukan upaya-upaya penyadaran terhadap anggota HTI untuk kembali ke Pancasila. Pandangan khilafah yang selama ini kelompok itu perjuangkan harus dinetralkan agar tak terus tumbuh dan dipelihara secara diam-diam. “Jika tidak, itu akan menjadi bahaya laten,” tutur Huda.

Bagi anggota HTI yang masih memiliki kesadaran dan akal sehat untuk berbangsa dengan benar, Huda memberikan kesempatan bergabung dengan GP Ansor Kabupaten Kediri. Dia berjanji akan menjadi teman diskusi yang baik bagi mereka agar tetap bisa mengaktualisasi kemampuan berorganisasi yang selama ini dipergunakan untuk membesarkan HTI.

Simak: Hizbut Tahrir Indonesia, al-Bagdzadi hingga Bom Bali

Jika tidak, Huda menyarankan mereka bergabung dengan organisasi Islam yang sudah ada, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dia yakin dua organisasi itu mau menerima mereka serta bersama-sama mempelajari Islam dan bernegara dengan baik. “Sebab, ini bukan soal keyakinan, tapi pandangan politik yang keliru,” kata Huda.

Gerakan penolakan kepada HTI paling keras dilakukan Ansor di wilayah Mataraman. Kelompok sayap Nahdlatul Ulama ini bahkan telah melakukan sweeping terhadap iring-iringan massa HTI yang hendak menuju Surabaya beberapa waktu lalu.

Lihat: Akan Dibubarkan, HTI Sulawesi Selatan Tetap Akan Melakukan Dakwah

Di Kediri, Munasir sukses menggalang berbagai ormas dan partai politik untuk menolak gerakan radikal. Mereka mengancam akan melakukan tindakan sendiri jika pemerintah masih memberikan ruang kepada HTI untuk memaksakan politik kepemimpinan Islam di Indonesia.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan keputusan pembubaran kelompok yang berbadan hukum itu diambil tidak berarti pemerintah anti-ormas Islam. Itu dilakukan semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

HARI TRI WASONO