TEMPO.CO, Jakarta -Kepopuleran Presiden Joko Widodo masih cukup tinggi di Provinsi Papua. Peneliti di Indikator Politik Indonesia, Hendro Prasetyo, mengatakan 77 persen warga daerah itu merasa cukup puas atas kinerja Jokowi—sapaan Joko Widodo. “Tantangan selanjutnya adalah merealisasi janji Jokowi,” kata Hendro saat merilis penelitiannya di Cikini, Jakarta, Jumat, 5 Mei 2017.

Survei yang dilakukan pada 23 Maret-3 April 2017 ini melibatkan 710 warga Provinsi Papua yang berumur minimal 17 tahun. Dari jumlah itu, 13 persen merasa sangat puas atas kinerja Jokowi. Bahkan data itu menunjukkan 76,2 persen orang akan kembali memilih Jokowi seandainya pemilihan langsung diadakan sekarang. Angka itu jauh perbandingannya dari Prabowo Subianto yang hanya mendapatkan 5,8 persen suara dan Basuki Tjahaja Purnama yang memperoleh 5 persen. “Popularitas Jokowi tidak terkalahkan saat ini di Papua,” katanya.

Baca juga:
Jokowi Janji Setahun Tiga Kali Kunjungi Papua

Hendro mengingatkan bahwa masyarakat Papua mengikuti perkembangan isu yang terjadi di daerah itu, seperti perkembangan program tol laut, tol udara, bahan bakar satu harga, serta masalah Freeport. “Program yang ada tidak boleh disepelekan. Masyarakat tahu dan mereka berharap agar program itu terwujud,” kata Hendro.

Peneliti di Saiful Mujani Research Consulting, Sirojudin Abas, mengatakan, agar kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi dan pemerintahannya tidak pudar, pemerintah mesti mengurangi ketimpangan yang terjadi di Papua. “Saat ini ketimpangan pelayanan dasar masih sangat terasa,” ujarnya.

Baca pula:
Ini Janji Jokowi Saat Berkampanye ke Papua

Survei Indikator menyebutkan, selain masalah harga yang tidak setara, ada empat masalah utama lain yang mereka hadapi. Sebanyak 17 persen responden memilih masalah ketersediaan air bersih, 14 persen memilih kondisi jalan yang rusak, serta harga kebutuhan pokok yang mahal. Ada pula 11 persen responden memilih masalah ketersediaan listrik.

Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, mengatakan realisasi janji Presiden menentukan posisi Papua dan persepsi masyarakat Papua terhadap Indonesia. “Bisa mengubah cara pandang masyarakat Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

MITRA TARIGAN