Korupsi E-KTP, KPK Periksa Politikus Golkar untuk Dalami Penganggaran

Reporter

Rabu, 3 Mei 2017 17:24 WIB

Tersangka korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong keluar seusai pemeriksaan di KPK, 24 Maret 2017. Tempo/Danang F.

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan anggota DPR dari fraksi Golkar, Markus Nari, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hari ini, Rabu, 3 Mei 2017. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pemeriksaan Markus bertujuan mendalami pertemuan-pertemuan dan komunikasi yang membahas e-KTP.

”Kami mengkonfirmasi dan akan mendalami pertemuan-pertemuan, komunikasi-komunikasi dengan sejumlah pihak pada proses penganggaran,” kata Febri di kantornya, Rabu, 3 Mei 2017.

Baca: Korupsi E-KTP, KPK Periksa Keponakan Setya Novanto

Selain itu, kata Febri, penyidik mendalami hubungan Markus dengan terdakwa dan saksi lainnya. Sebab, ada indikasi aliran dana korupsi ke sejumlah pihak. “Karena di kasus e-KTP ini diduga sejumlah pihak diperkaya,” ujarnya.

Markus Nari selesai diperiksa KPK pada sekitar pukul 16.00. Saat ditanya soal pemeriksaannya, ia mengatakan hanya dicecar soal anggaran APBN. “Kena itu aja, kenapa tiba-tiba muncul anggarannya, gitu,” kata Markus.

Baca: Bambang Widjojanto: Ada 3 Poin Penting Setelah Miryam Ditangkap

Markus menjelaskan, tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam proses penganggaran. Menurut dia, DPR hanya mengikuti kebijakan yang ditentukan kementerian terkait. “Kan dari kementerian sudah ada. Kami tinggal itu kan aja,” ucapnya.

Dalam surat dakwaan terdakwa e-KTP Irman dan Sugiharto, Markus disebut menerima jatah Rp 4 miliar. Namun, dalam persidangan, Markus membantahnya. “Saya tidak pernah menerima uang.”

MAYA AYU PUSPITASARI



Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

3 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

5 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

5 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

8 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

14 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

16 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

16 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

20 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

21 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya