Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang di beranda Istana Merdeka, Jakarta, 17 April 2017. Jokowi juga berpesan agar Pilkada DKI Jakarta Putaran II dilaksanakan tanpa ada gangguan dan intimidasi. ANTARA FOTO
TEMPO.CO,Jakarta – Kepala Hubungan Masyarakat Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Jeirry Sumampouw menyayangkan kondisi sosial-politik Ibu Kota masih memanas meskipun pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta berakhir. Menurut Jeirry, penyebaran isu berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang diduga diboncengi kepentingan kelompok radikal dan intoleran, terasa makin kuat dan masif.
Menyikapi suhu politik yang masih panas tersebut, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo.
“Fenomena ini menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat ‘minoritas’. Maka, muncul banyak suara keprihatinan yang disampaikan secara terbuka oleh berbagai kelompok masyarakat,” ujar Jeirry dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Mei 2017.
Surat tertulis kepada Presiden Joko Widodo dengan nomor 258/PGl-XVl/2017 tertanggal 2 Mei 2017 itu ditandatangani oleh petinggi PGI.
Poin pertama, PGI melihat ada kecenderungan sekelompok masyarakat yang justru berniat meminggirkan Pancasila dari kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, dan menggesernya dengan dasar agama. Pemahaman tersebut dinilai akan membawa persoalan baru yang menuju kepada perpecahan.
“Tentu saja nilai-nilai agama tersebut haruslah telah melalui proses objektifikasi, sehingga dapat diterima semua kalangan dan tidak mendiskriminasikan orang dari latar belakang keyakinan dan kelompok mana pun,” ujar Jeirry.
PGI juga prihatin atas makin maraknya aksi intoleran, kekerasan, dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat. Yang lebih menyedihkan, beberapa kasus justru terkesan dibiarkan oleh aparat negara. Perkembangan sikap intoleransi bahkan juga diduga tumbuh subur di dunia pendidikan.
Keprihatinan lainnya, PGI menyayangkan maraknya aksi atau deklarasi sektarian yang berkomitmen menerapkan ideologi di luar Pancasila. “Provokasi semacam ini akan semakin melemahkan sendi-sendi kehidupan kita bersama sebagai bangsa yang majemuk,” kata Jeirry.
