Bojonegoro Anggarkan Rp 9,2 Miliar untuk Bencana Alam  

Reporter

Selasa, 2 Mei 2017 10:49 WIB

Seorang ibu dengan anak-anaknya mengungsi dengan memanfaatkan perahu batang pisang di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, Jatim, Selasa (9/4). ANTARA/Aguk Sudarmojo

TEMPO.CO, Bojonegoro - Kabupaten Bojonegoro menganggarkan dana Rp 9,2 miliar untuk bencana alam tahun 2017. Anggaran itu difokuskan untuk tanah longsor, perbaikan rumah rusak, serta normalisasi sungai dan waduk.

Jika dirinci, anggaran Rp 9,2 terbagi dalam tiga unit pelaksana teknis, yaitu di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro sebesar Rp 5,5 miliar, kemudian di Dinas Sosial Rp 1,1 miliar, dan di Dinas Pengairan Rp 2,6 miliar.

Dari anggaran di Dinas Pengairan sebesar Rp 2,6 miliar digunakan untuk normalisasi 28 anak Sungai Bengawan Solo sebesar Rp 1,8 miliar. Sisanya sebesar Rp 800 juta untuk normalisasi di Waduk Nglambang Setren, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro.

Selain itu, pembuatan sudetan sepanjang 750 meter di Desa Kali Sumber, Kecamatan Temayang, Bojonegoro. Desa Kali Sumber selama ini dikenal sebagai kawasan rawan longsor dan banjir bandang. “Jadi kami membuat sudetan tahun ini,” ujar Kepala Dinas Pengairan Bojonegoro Edy Susanto kepada Tempo, Selasa, 2 Mei 2017.

Di Dinas Sosial, anggaran Rp 1,1 miliar untuk sejumlah kebutuhan. Di antaranya perbaikan 100 rumah rusak senilai Rp 1 miliar dan sisanya Rp 100 juta untuk pembuatan dapur umum. Khusus untuk perbaikan rumah, bisa dilakukan sebelum atau sesudah bencana alam. “Anggaran itu, sebagian telah kami kelola,” ujar Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Adi Wicaksono pada Tempo, Selasa.

Masih ada lagi anggaran sebesar Rp 5,5 miliar yang dikelola BPBD Bojonegoro. Anggaran tersebut khusus untuk penanganan bencana tanah longsor yang kerap terjadi di 12 kecamatan dari total 28 kecamatan di Bojonegoro. Kecamatan yang rawan longsor di antaranya Kasiman, Sugihwaras, Trucuk, Malo, Bubulan, Gondang, Margomulyo, Tambakrejo, Purwosari, Ngambon, Temayang, Kedewan, dan Sugihwaras.

SUJATMIKO

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

16 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

32 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

6 Maret 2024

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

17 Januari 2024

Fraksi PDIP DPRD Kota Solo Minta Gibran Mundur sebagai Wali Kota karena Sering Cuti untuk Pilpres

Fraksi PDIP DPRD Solo mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo. Hal ini buntut dari seringnya Gibran cuti.

Baca Selengkapnya