Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar turut hadir pada konggres GP Ansor ke-15 di Pondok Pesantren Pandananaran, Sleman, Yogyakarta, 26 November 2015. Ribuan anggota GP Ansor seluruh Indonesia hadir meramaikan konggres. TEMPO/Pius Erlangga
TEMPO.CO, Jakarta -Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berdialog langsung dengan para nelayan terkait pelarangan penggunaan cantrang. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan siap memfasilitasi dialog itu.
"Saya mengusulkan ada dialog nasional nelayan seluruh Indonesia bersama Bu Susi Pudjiastuti," kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh I, Senen, Jakarta, Sabtu, 29 April 2017. "Kalau tidak terlaksana, PKB siap fasilitasi teleconference antara nelayan Tegal dan Pantura dengan Bu Susi," katanya, lagi.
Muhaimin menuturkan dialog ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari kebijakan pelarangan cantrang ini yang dikeluhkan nelayan.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 melarang para nelayan untuk menggunakan alat tangkap cantrang karena dapat merusak lingkungan. Sebagai gantinya, KKP menyiapkan gillnet atau jaring vertikal yang dipasang membentang sehingga ikan yang mencoba melewatinya akan terjerat.
Pembagian gillnet ini sudah dilakukan KKP sejak awal 2017. Namun belum semua nelayan mendapatkan gillnet itu. Belakangan, para nelayan kembali protes dan meminta agar larangan cantrang dicabut.
Protes dari nelayan ini sampai pula ke Istana Negara. Presiden Joko Widodo menyatakan akan memanggil Menteri Susi Pudjiatuti agar bisa mendapat penjelasan duduk perkaranya. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki meminta KKP agar mempercepat pembagian gillnet sebagai pengganti cantrang.
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
10 hari lalu
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.