TEMPO.CO, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar ikut berlarian ditemani pengawalnya saat alarm terdengar memekakkan telinga dari Gedung Sate, kantor gubernuran. “Ngos-ngosan tadi juga kan,” kata Deddy, Rabu, 26 April 2017.

Dia berlari menuju salah satu titik kumpul bagi pegawai pemerintah di kantor itu jika terjadi bencana. Sebagian besar pegawai provinsi masih bekerja saat simulasi itu. Deddy sempat meneriaki mereka yang terlihat nongkrong di depan jendela Gedung Sate menonton simulasi itu. “Woy, ada kebakaran,” kata Deddy.

Baca juga: Terkesan Nagabonar, Deddy Mizwar Siapkan Sekuel Lanjutan

Deddy menjadi salah satu pemeran dalam simulasi gempa bumi, bagian dari gelaran simulasi bencana serentak di seluruh Indonesia yang di inisiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan 10 tahun terbitnya Undang-Undang Nomor 24/2007 tenang Penanggulangan Bencana. “Simulasi ini penting, jangan sampai ada alat, tapi gak bisa digunakan. Gak terampil menggunakannya,” kata dia.

Mayoritas daerah yang sudah memiliki BPBD, organ lembaga itu, di daerah menggelar simulasi serentak. Pangandaran misalnya, di jam sama sekitar pukul 10 pagi itu mengelar simulasi bencana tsunami. Deddy mengatakan, Pangandaran sendiri harus mengubah bentuk organisasinya dari Dinas menjadi Badan. “Pangandaran ada potensi bencana tsunami kalau gak ada BPBD, orang gila apa,” kata dia.

Deddy meminta daerah yang belum membentuk organ BPBD agar membentuk secepatnya. Sisa 3 darah yang belum punya organisasi itu di perangkat daerahnya, yakni Kota Bandung, Kota Depok, dan Purwakarta. Subang dan Pangandaran sudah memiliki organ penanganan bencana hanya bentuknya Dinas, bukan Badan. “Kita imbau terus,” kata dia.

Menurut Deddy, masyarakat Jawa Barat harus terus di ingatkan akan potensi bencana alam. “Potensi bencana alam di Jawa Barat sangat luar biasa. Banjir, gempa, longsor, dan lain-lain,” kata dia. “Selain masalah penanggulangan, juga masalah mitigasi, bagaimana mengurangi resiko bencana karena daerah-daerah yang rawan ini kita sudah tahu.”

Kepala BPBD Jawa Barat Dicky Saromi mengatakan, tidak bisa memaksa daerah mendirikan lembaga BPBD. “Harapan kita semuanya sudah memiliki tahun 2018. Sudah seragam semuanya. Say atidak tahu alasan yang belum ini, mungkin ada kajian di tiap daerahnay. Tapi himbauan dari BNPB agar nomenklatur ini seragam,” kata dia, Rabu, 26 April 2017.

AHMAD FIKRI