Maraknya Isu SARA, Kapolri Tito: Langkah Mundur bagi Bangsa  

Reporter

Rabu, 26 April 2017 13:33 WIB

Kapolri Jenderal Tito Karnavian berkunjung ke Sulawesi Tenggara dalam rangka memberikan pengarahan pada personil Kepolisian Daerah Sultra Kamis 23 Februari 2017. TEMPO/ ROSNIAWANTY FIKR

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menyatakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang marak belakangan ini merupakan langkah mundur bagi bangsa Indonesia. Sebab, sudah lahir Sumpah Pemuda pada 1928 yang menyatakan semua elemen bangsa menyepakati bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia.

"Para pendiri bangsa lewat Sumpah Pemuda bersepakat meminggirkan perbedaan suku, agama, dan ras. Sumpah Pemuda menjadi cikal bakal persatuan bangsa Indonesia. "Tidak ada kata keturunan anu atau beragama anu. Tidak ada itu," kata Tito dalam acara Isra Miraj di Markas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa malam, 25 April 2017.

Baca: Pendidikan Moral Pancasila Perlu Dimulai Lagi

Menurut Tito, isu SARA merupakan masalah sensitif yang bisa mengganggu kebinekaan bangsa. Pemikiran para pendiri bangsa dalam kebinekaan, ucap Tito, justru jauh lebih maju dibanding apa yang terjadi saat ini. Tito mengimbau masyarakat mengingat kembali pemikiran para pendiri bangsa tersebut.

Hal yang sama, ujar Tito, juga diserukan para pendiri bangsa pada 1945, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna meski berbeda-beda tapi tetap satu bangsa Indonesia. Juga ada konsep Pancasila. Kalau dipahami betul spirit dan maknanya, tutur Tito, para pendiri bangsa sadar bahwa bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku, agama, dan ras.

Simak: Sosialisasi Empat Pilar di Polewali Mandar Melalui Pergelaran Seni

Tito menegaskan, baik Pancasila maupun Bhinneka Tunggal Ika tidak mengistimewakan suku, agama, atau keturunan tertentu. Semua melebur ke dalam satu konsep bernama Negara Republik Indonesia.

Yang mengherankan, kata Tito, saat ini terjadi kemunduran karena mulai dibicarakan masalah kesukuan serta keagamaan yang berpotensi memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. "Jika sibuk cakar-cakaran, sibuk melihat identitas masing-masing, bangsa ini tidak akan maju. Kalau cinta NKRI, semua harus kembali pada spirit para pendiri bangsa tahun 1928 dan 1945," ucap Tito.

MUH SYAIFULLAH




Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

2 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

2 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

2 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

2 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

2 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

15 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

17 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

29 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

29 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

30 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya