Pilkada DKI, DPR Minta Personel TNI Profesional Saat Bertugas di TPS

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 19 April 2017 12:46 WIB

Personel TNI menunjukkan buku prosedur penugasan prajurit, saat mengikuti Apel Gabungan Pengamanan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta, di Cakung, Jakarta, 18 April 2017. Sejumlah daerah di sekitar Jakarta juga berada dalam kondisi Siaga Satu saat Pilkada 19 April besok. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat meminta semua personel keamanan, termasuk TNI yang tengah mengamankan pelaksanaan pilkada DKI, bertugas dengan profesional untuk memberikan rasa aman serta nyaman kepada masyarakat dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

“Tugas personel TNI dan Polri adalah menjamin keamanan warga Jakarta yang akan melakukan pencoblosan di masing-masing TPS. Jangan sampai terulang premanisme di sekitar TPS,” ujar Ketua Komisi Pertahanan DPR Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 April 2017.

Baca:

Pilkada DKI, Polda Jawa Timur Tetapkan Siaga Satu
Menjelang Pencoblosan, Polisi Mulai Menyisir Ibu Kota

Kharis menuturkan hak memilih warga DKI dijamin konstitusi, sehingga negara harus hadir memberikan rasa aman dan damai saat pelaksanaan pilkada DKI Jakarta putaran kedua.

Dia pun mengapresiasi langkah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang memerintahkan semua personel TNI melaksanakan tugas dengan profesional, terukur, serta sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

“Laksanakan tugasmu, pelajari betul prosedur dan aturan, jangan ragu. Apa pun akibatnya, yang terpenting Jakarta aman, tertib, dan damai,” kata Gatot pada apel siaga pengamanan pilkada DKI, Selasa, 18 April 2017.

Gatot berharap pengamanan pilkada DKI dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam pengamanan pilkada DKI kali ini, terdapat 62 ribu personel dari TNI, Polri, dan satuan perlindungan masyarakat (linmas).

GHOIDA RAHMAH


Simak: Quick Count Pilkada DKI Putaran Kedua





Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

9 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya