TEMPO.CO, Tasikmalaya - Kepala Kepolisian Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan mengeluarkan maklumat yang mengimbau masyarakat Jawa Barat tidak usah ikut-ikutan "tamasya" ke Jakarta. Sebab, pada 19 April 2017, di DKI Jakarta akan dilaksanakan pemilihan gubernur.

“Mohon warga Jawa Barat menahan diri agar tidak berangkat ke Jakarta. Di Jakarta, pada 19 (April) sedang pilkada. Jadi, untuk alasan apa pun juga, tidak mungkin datang ke tempat yang sedang ada hajatan. Mereka sedang ada kegiatan,” ujarnya saat meresmikan ruangan SIM dan SPKT di Mapolres Tasikmalaya Kota, Senin, 17 April 2017.

Baca: Kapolri Larang Pengerahan Massa dalam Pilkada DKI

Dia meminta tokoh masyarakat dan pemerintah daerah mengimbau warga supaya tidak berangkat ke Jakarta. Masyarakat, kata dia, tidak boleh mengurusi urusan orang lain. “Karena berangkat ke Jakarta, setelah kita analisis, tidak ada tujuan lain selain politik. Sudah tidak perlu ada dusta di antara kita. Siapa pun dan elemen mana pun diimbau tidak ke sana,” tuturnya.

Dia menegaskan kepolisian akan berusaha sekuat tenaga mencegah masyarakat Jawa Barat pergi ke Jakarta. Cara pencegahan itu, katanya, adalah dengan imbauan. “Saya yakin dan percaya masyarakat Jawa Barat taat hukum, imbauan, dan pimpinan,” ucapnya.

Kapolda mengajak warga Jawa Barat berkonsentrasi membangun wilayahnya. Daerah sendiri, kata dia, belum tentu bagus. “Jika mau membangun, silakan tunjukkan jati diri Anda untuk membangun daerah masing-masing dengan maksimal. Tidak usah urus rumah tangga orang lain,” katanya.

Baca: Putaran 2 Pilkada DKI,65 Ribu Personel Dikerahkan Amankan Jakarta

Mencampuri masalah orang lain, menurut Anton, merupakan perbuatan yang tidak etis dari sisi budaya. “Apakah kita senang jika urusan pilkada Tasikmalaya, kemudian datang masyarakat dari daerah luar. Itu namanya tidak etis. Dari sisi budaya tidak etis. Dari sisi hukum, ini ada kepentingan-kepentingan tertentu,” tuturnya.

Disinggung soal massa dari Jawa Barat paling banyak saat aksi sebelumnya di Jakarta, Anton mengakui ada sebagian dari Jawa Barat. "Masalah besar atau tidak, sudahlah diurungkan saja (niat ke Jakarta). Sebab, ke sana lebih banyak mudarat daripada maslahatnya. Ngapain capek-capek ke sana,” ucapnya.

Ihwal maklumat tidak pergi ke Jakarta dari Kapolda, Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum mengatakan akan menindaklanjuti hal itu. Bahkan, kata dia, pemerintah daerah akan mengeluarkan surat larangan pergi ke Jakarta bagi warga Kabupaten Tasikmalaya dengan tujuan apa pun.

Baca: Polisi Imbau Masyarakat Tak Ikut 'Tamasya Al-Maidah'

“Kami perlu ketenangan, kami perlu kebersamaan. Karena itu, saya akan langsung membuat (surat larangan) bagi warga kabupaten (Tasikmalaya) berangkat ke Jakarta,” katanya saat menghadiri peresmian ruangan SIM dan SPKT Polres Tasikmalaya Kota.

Menurut Uu, masyarakat Jawa Barat jangan merecoki urusan politik di daerah lain. Dia mengaku memahami mungkin ada keimanan yang mendorong warga berangkat ke Jakarta. Selain itu, ada solidaritas keagamaan yang mendorong mereka ke sana. “Namun, menurut kami, ada cara lain yang mungkin lebih aman dan kondusif dalam menyalurkan dukungan,” ujarnya.

Uu meminta masyarakat menjaga keamanan Jawa Barat. Di Jawa Barat, kata Uu, nanti ada waktunya pemilihan gubernur pada 2018. “Mari kita berjuang di sana. Mari perjuangkan Jawa Barat lebih baik lagi melalui politik, ekonomi, dan birokrat untuk Jawa Barat hebat,” ucapnya.

Baca: Charta Politika: Pilkada DKI Pertarungan Emosi dan Rasio

Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Kiai Abdul Aziz Affandi, menyambut baik maklumat Kapolda tersebut. Hal itu, kata dia, sangat positif dan bagus sekali. “Itu harus disampaikan kepada siapa pun karena ini (pergi ke Jakarta) kan lebih kepada dunia politik,” tuturnya.

Menurut Kiai Aziz, umat Islam mempunyai senjata paling kuat. “Setajam apa senjata kita, sejauh mana kita lebih berkhusyuk dalam berdoa. Kekhusyukan berdoa akan lebih dahsyat ketimbang secara fisik datang ke Jakarta,” ucapnya.

CANDRA NUGRAHA

Simak: Quick Count Pilkada DKI Putaran 2