Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah dibawah pimpinan Oesman Sapta Odang, 11 April 2017 diwarnai aksi protes dan walk-out dari beberapa senator. Mereka menganggap rapat paripurna kali ini ilegal dan tidak sah. TEMPO/Ahmad Faiz
TEMPO.CO, Jakarta - Interupsi bermunculan menjelang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang pada Selasa, 11 April 2017. Senator asal Riau Intsiawati Ayus, senator yang mewakili Riau, membuka interupsi itu. Ia meminta Rapat Pripurna mewadahi klarifikasi kondisi Dewan Perwakilan Daerah yang mengalami konflik kepemimpinan.
"Afdol kiranya agar tidak ada riuh-riuh dan apapun ke depannya," kata Intsiawati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 April 2017.
Penjelasan Intsiawati belum usai, senator lain sudah mencoba menyela. Lagi-lagi para senator ribut berebut bicara. Mereka saling adu bicara lewat pengeras suara meminta pimpinan Sidang Paripurna mengakomodasi interupsi yang akan dia sampaikan. Suara mereka menjadi bersahutan, tapi justru tak jelas apa yang mereka utarakan.
Senator asal Jambi, Juniwati mendapat kesempatan bicara. Ia mendukung pendapat Intsiawati, supaya rapat paripurna mengklarifikasi konflik di Dewan Perwakilan Daera. "Saya mencari kebenaran, tolong yang diusulkan Bu Iin (Intsiawati) disetujui. Sudah jelas terjadi dualisme," kata dia.
Sikap Juniwati belum sepenuhnya diutarakan, Oesman Sapta sudah menyela, meminta rapat dibuka terlebih dahulu. "Nanti kita bicarakan di dalam sidang, ya," dia menuturkan.
Seorang senator meminta masalah konflik internal Dewan Perwakilan Daerah tak dibahas lagi. Pasalnya, masalah ini selesai dan DPD sudah memiliki pemimpin sah. Senator lain meminta mereka yang memprotes rapat meninggalkan ruangan.
Suara interupsi Senator terus bersahutan. Oesman tetap berusaha membuka rapat. Ia meminta kelompok paduan suara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keributan mereda. Begitu lagu Indonesia Raya selesai dinyanyikan, interupsi kembali bergulir di ruang rapat paripurna DPD.
DPD mengalami konflik kepemimpinan. Satu kubu menganggap sidang paripurna Selasa pekan lalu yang melahirkan kepemimpinan Oesman Sapta Odang ilegal. Kubu lain menganggap hal itu legal. Mereka yang memprotes dalam rapat kali ini menganggap pimpinan yang sah adalah Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Farouk Muhammad yang sebelumnya Wakil Ketua DPD.
