Menpolhukam Wiranto saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenpolhukam Jakarta, 11 April 2017. TEMPO/Albert/magang
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan hari ini batal menggelar rapat koordinasi khusus untuk membahas proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Rapat seharusnya berlangsung mulai pukul 11.00, tapi ditunda lantaran Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Selasa, 11 April 2017.
Menurut Wiranto, dalam agenda rapat itu, ada kesimpulan yang akan diambil berkaitan dengan proyek e-KTP. “Makanya saya perlu rapat dengan para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan e-KTP,” katanya di kantornya, Selasa, 11 April 2017.
Wiranto menilai proyek e-KTP merupakan niat pemerintah memperbaiki sistem. Jadi, dengan e-KTP, semuanya bisa terkontrol dengan baik. Misalnya masyarakat bisa mengakses hak-haknya dengan mudah. Dengan demikian, ia memandang rapat tersebut penting. Dalam undangan, pihaknya juga memanggil hampir semua unit kerja yang ada di bawah koordinasi.
Rapat yang direncanakan digelar di Kementerian Koordinator Politik dihadiri sejumlah pejabat penting. Mereka antara lain Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Prabowo, Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin. Ada pula dua penyidik KPK, Ambarita Damanik dan M. Irwan Santoso.
Agus Raharjo membenarkan bahwa kedatangannya ke kantor Wiranto itu untuk mengikuti rapat berkaitan dengan proyek e-KTP. “Bagaimana menyelesaikan kasus e-KTP, kami belum membicarakan seharusnya seperti apa,” katanya.
Agus Prabowo menuturkan hal senada. Ia menyebutkan rencana pembahasan dalam rapat adalah bagaimana penyelesaian proyek e-KTP ke depan. Ia membenarkan bahwa akan ada pengambilan keputusan terkait dengan proyek tersebut. Namun rapat ditunda lantaran Wiranto mendapatkan panggilan dari Presiden Jokowi. “Karena mau ambil keputusan, ya kami tunda,” ucapnya.
