Wakil Ketua MA Suwardi melantik pimpinan DPD RI periode 2017-2019. Oesman Sapta Odang menjadi Ketua DPD, Nono Sampono Wakil Ketua I dan Darmayanti Lubis Wakil Ketua II. Jakarta, 4 April 2017. TEMPO/Ahmad Faiz.
TEMPO.CO, Jakarta - Putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan hasil paripurna Dewan Perwakilan Daerah tentang masa jabatan pimpinan berpotensi menimbulkan dualisme kepemimpinan. Dalam diskusi bertema "Ada Apa Dengan DPD" di Jakarta, pengamat politik Hanta Yudha berharap hal itu tidak terjadi.
Sebelumnya, MA telah mengeluarkan putusan atas perkara uji materi peraturan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib (Tatib) terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan. MA mengabulkan gugatan para pemohon dan mencabut peraturan tersebut.
Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 salah satu poinnya adalah pemotongan masa jabatan pimpinan DPD, dari lima tahun menjadi 2,5 tahun. Keputusan itu digugat sejumlah anggota DPD ke MA. MA akhirnya memutuskan mencabut peraturan itu. Namun dalam paripurna, DPD memutuskan masa jabatan pimpinan tetap 2,5 tahun.
Anggota DPD Sofwat Hadi menyatakan beberapa anggota dan mantan Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas menggugat MA yang memandu sumpah Ketua DPD Oesman Sapta. Ia menilai tindakan MA bertentangan dengan putusan yang dikeluarkan. Simak juga : Oesman Sapta: Soal Pergerakan Senator Lain Bukan Urusan Saya
"Yang diambil sumpahkan masa jabatannya 2,5 tahun sedangkan putusan MA kan harus 5 tahun," kata Sofwat. Senator asal Kalimantan Selatan itu sulit menerima nalar yang dilakukan oleh MA. Sejauh ini Sofwat menilai langkah yang bisa dilakukan ialah meminta MA membatalkan pengangkatan sumpah.
Sedangkan anggota DPD Akhmad Muqowam menganggap sudah tidak ada masalah dalam hal mekanisme sumpah oleh MA dan masa jabatan pimpinan. Ia berharap persoalan yang sedang terjadi saat ini diselesaikan di internal DPD. "Dualisme jangan ada lagi," ucap senator asal Jawa Tengah itu.
