Setya Novanto tiba di gedung Tipikor, Jakarta Pusat, 6 April 2017. Setya Novanto akan menjadi saksi dalam sidang kasus e-KTP. TEMPO/Maria Fransisca
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto membantah pernah menitipkan pesan rahasia kepada mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini, untuk terdakwa korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Irman. Pesan itu berisi agar Irman mengaku tak kenal Setya jika ditanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Saya tidak pernah menyampaikan kalimat itu," kata Setya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 6 April 2017. Politikus Golkar ini mengatakan ia bahkan tak pernah bertemu atau kenal dengan Diah Anggraini. Baca:Sidang E-KTP, Setya Novanto: Saya Tak Pernah Kenal Dekat Andi Narogong
Pada sidang sebelumnya, Diah mengatakan pesan Setya Novanto disampaikan kepadanya saat acara pelantikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Kala itu, Setya masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.
"Kebetulan kami berbaris mau salaman sama Ketua BPK yang baru," kata Diah kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 16 Maret 2017. "Pak Setya Novanto menyampaikan, 'Tolong sampaikan ke Irman, kalau ketemu orang, ditanya, bilang saja tidak kenal saya’."
Diah mengatakan ia tak kunjung bertemu dengan Irman setelah itu. Sebab, ia tak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dalam Negeri kala itu. Ia pun meminta Zudan Arif Fakrulloh dari Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan pesan Setya Novanto kepada Irman.
Diah memastikan bahwa pesan itu sudah sampai kepada Irman. Sebab, kata dia, Irman sudah mengkonfirmasi kepada penyidik. "Saya tahu pesan sudah disampaikan karena saya sudah dikonfirmasi pada Irman oleh penyidik," ujarnya.
Irman didakwa bersama-sama Sugiharto, Diah, Setya Novanto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan proyek e-KTP sehingga membuat negara rugi Rp 2,3 triliun. Pada perkara ini, Setya Novanto disebut ikut mengawal agar pendanaan proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut mendapat persetujuan DPR.
