TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti informasi seputar pemberian voucher kepada sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. KPK mengirimkan surat kepada Komisi X DPR yang meminta anggota dewan mengisi formulir penerimaan gratifikasi yang dilampirkan pada surat tersebut. ”Akan kami kirim segera. Saya tinggal menandatanganinya," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Waluyo di kantornya, Jakarta, Rabu (18/10). Surat itu, kata dia, meminta penjelasan kepada Komisi X (membidangi masalah pendidikan) seputar pemberian voucher dari mitra kerja DPR. Menurut Waluyo, dengan mengisi formulir gratifikasi dan mengembalikannya kepada KPK dalam waktu 30 hari, maka anggota dewan yang telah menerima voucher tersebut tidak bisa dituntut lagi. "Delik suap dan korupsinya menjadi gugur," ujarnya. KPK, kata Waluyo, hanya mengirimkan surat kepada Komisi X karena berdasarkan informasi yang diperoleh KPK. "Kalau ada informasi pemberian gratifikasi lainnya, tolong disampaikan kepada KPK," kata dia.Tito Sianipar
Berita terkait
Syahrul Yasin Limpo Ditahan di Rutan KPK 20 Hari ke Depan, Ini Profil Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi
14 Oktober 2023
Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo resmi ditahan di Rutan KPK selama 20 hari sejak 13 Oktober. Ini Profil Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaHarga Jenis Tas dan Jam Tangan Mewah Koleksi Syahrul Yasin Limpo: Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah
10 Oktober 2023
Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah tas dan jam tangan mewah saat menggeledah rumah Syahrul Yasin Limpo. Berapa harganya?
Baca SelengkapnyaKPK Beberkan Peran 10 Tersangka Kasus Suap Pembangunan Jalur Kereta Api
13 April 2023
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan peran dari 10 tersangka kasus suap pembangunan jalur kereta api.
Baca SelengkapnyaRektor: Ijazah Alumni yang Korupsi Bakal Ditarik
12 Desember 2022
Rektor Binus University Harjanto Prabowo mengatakan bahwa pihaknya akan menarik ijazah alumni dari kampus tersebut jika terlibat korupsi.
Baca SelengkapnyaJadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK
8 Desember 2022
Firli menjelaskan Bupati Bangkalan menerima uang suap Rp 5,3 miliar dalam kasus tersebut. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaCegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas
26 September 2022
KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.
Baca SelengkapnyaHakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Kasus Suap, Lihat Koleksi Mobilnya
23 September 2022
Berdasarkan data LHKPN, Hakim Agung Sudrajad Dimyati tercatat memiliki harta total Rp 10,7 miliar. Dia juga memiliki dua unit kendaraan bermotor.
Baca SelengkapnyaNovel Baswedan Bertanya ke Jokowi, Apakah akan Terus Membiarkan?
13 Juni 2020
Penyidik KPK, Novel Baswedan menilai ada banyak kejanggalan dalam proses peradilan penyerangan air keras ke dirinya.
Baca SelengkapnyaPimpinan KPK Terima Hasil Laporan Pemeriksaan Firli
11 April 2019
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hasil pemeriksaan internal itu telah diterima pimpinan.
Baca SelengkapnyaPimpinan KPK akan Segera Bertemu Pegawai Bahas Petisi
10 April 2019
Pimpinan KPK, kata Febri, menganggap petisi tersebut merupakan dinamika organisasi yang biasa terjadi di lembaga antirasuah.
Baca Selengkapnya
