HRWG Dorong Indonesia Aktif dalam Peninjauan HAM oleh PBB

Reporter

Minggu, 2 April 2017 19:25 WIB

Pertemuan di sela-sela Sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB Sesi ke-32, pada 16 Juni 2016 di Palais des Nations Jenewa. PTRI Jenewa

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz mengatakan pemerintah Indonesia perlu terlibat aktif kembali dalam mendukung Universal Periodic Review (UPR) oleh Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Menurut dia, keterlibatan pemerintah dalam mekanisme reguler 4 tahunan itu bisa diwujudkan dalam sikap jujur dan berani mengungkap tantangan dan kendala penegakan HAM yang ada di Indonesia.

Hafiz menuturkan dalam skema yang demokratis dan terbuka saat ini, sulit untuk menutup-nutupi persoalan HAM yang terjadi di setiap negara. Sikap tertutup akan situasi yang sebenarnya justru akan meletakkan pemerintah pada posisi defensif dan tidak jujur. “Bila demikian maka hal ini tentu tidak baik bagi posisi Indonesia sendiri di hadapan negara-negara lain,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 2 April 2017.

Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib, kata Hafiz, telah menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia siap untuk direview di Dewan HAM PBB melalui Mekanisme Universal Periodic Review (UPR) pada 3 Mei 2017. HRWG mengapresiasi sikap tersebut. Bahkan Indonesia dinilai perlu menyikapi secara dewasa mekanisme tersebut sebagai bagian dari reformasi PBB yang seringkali memosisikan negara-negara berkembang secara timpang.

Hafiz menambahkan UPR adalah mekanisme unik yang menggambarkan kesetaraan semua negara di dunia. Dalam mekanismenya, sebanyak 193 negara PBB akan direview oleh anggota PBB yang lain tentang sejauh mana hak asasi manusia dijalankan di level nasional. Artinya, Indonesia pun dapat mengevaluasi dan berkomentar terhadap situasi HAM di negara-negara lain ketika mereka direview di dalam UPR.

Hafiz menilai dalam sejarahnya, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang sejak awal telah berkontribusi signifikan bagi pembangunan mekanisme UPR. Bentuk kontribusinya dengan memperkuat partisipasi masyarakat sipil, bersedia secara sukarela pada 2008 untuk direview pertama kalinya, serta terlibat dalam perumusan prosedur UPR sejak Dewan HAM masih menjadi Komisi HAM.

DANANG FIRMANTO

Berita terkait

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

11 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

15 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

33 hari lalu

Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

Komnas HAM apresiasi kesimpulan dan rekomendasi Komite HAM PBB. Meminta pemerintah implementasi kebijakan dan pelaksanaan di pusat serta daerah

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

43 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

48 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

48 hari lalu

Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

TPN Ganjar-Mahfud menilai sosoran PBB soal cawe-cawe Jokowi, telah membuat citra bekas Wali Kota Solo itu menjadi buruk di mata dunia.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

49 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

54 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

56 hari lalu

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

29 Februari 2024

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya