Fee Penjualan Kapal PT PAL Hampir 5 Persen, Begini Penjelasan KPK

Reporter

Editor

Elik Susanto

Sabtu, 1 April 2017 08:30 WIB

Direktur Utama PT PAL Indonesia, M Firmansyah Arifin usai diperiksa di Gedung KPK, 31 Maret 2017. KPK menahan M Firmansyah Arifin terkait pembayaran "fee agency" penjualan kapal perang Strategic Sealift Vessel (SSV) ke Filipina. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, nilai komisi atau fee penjualan kapal PT PAL yang diduga diterima petinggi perusahaan strategis milik negara itu. Menurut Basaria, berdasarkan hasil operasi tangkap tangan, KPK mendapatkan bukti uang komisi US$ 25 ribu atau setara Rp 325 juta.


Uang tersebut, kata Basaria, diduga sebagai cashback dari agency Ashanti Sales Inc. (AS Incorporation) kepada pejabat PT PAL Indonesia terkait pembelian 2 kapal perang SSV pesanan Departemen Pertahanan Filipina. Awalnya, kata Basia, instansi pemerintah Filipina memberi fee 4,75 persen atau hampir 5 persen dari nilai kontrak pembelian 2 kapal sebesar US$ 86,96 juta kepada agency AS Incorporation.

Baca: Kena OTT, PT PAL Selesaikan Pesanan Filipina 2 Bulan Lebih Cepat

Dari nilai 4,75 persen itu, sebanyak 1,25 persen atau US$ 1.087 merupakan komitmen fee yang akan diberikan AS Incorporation kepada pejabat PT PAL Indonesia. Rupanya, menurut Basaria, uang US$ 25 ribu bukan merupakan pemberian pertama. Sebab pada Desember 2016, diketahui sudah ada pemberian US$ 163 ribu atau sekitar Rp 2,12 miliar untuk pejabat PT PAL Indonesia.

"Jadi, ada indikasi US$ 25 ribu ini merupakan pembayaran tahap dua," kata Basaria saat memberi keterangan kepada media massa Jumat, 31 Maret 2017.


Serangkaian pemeriksaan di KPK tadi malam, Direktur Utama PT PAL M. Firmansyah Arifin keluar dari ruang penyidik sekitar pukul 23.30 WIB. Firmansyah telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penjualan 2 kapal SSV itu. Mengenakan rompi warna oranye (rompi tahanan KPK), Firmansyah menutupi wajahnya dengan tangan kanannya. Sepertinya Firmansyah tidak mau wajahnya difoto atau direkam kamera video oleh media.

Simak: Pejabat PT PAL Diduga Terima Komisi Penjualan Kapal ke Filipina


Arifin pun bergegas menuju mobil tahanan KPK dan tidak sedikitpun memberikan jawaban atas pertanyaan wartawan. Selain Arifin, KPK telah menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Firmansyah dan petinggi PT PAL lain diduga menerima 1,25 persen dari total penjualan dua SSV senilai 86,96 juta dolar AS atau 1,087 juta dolar yaitu sekitar Rp 14,476 miliar.

"KPK juga menetapkan AC (Arief Cahyana) sebagai General Marketing Treasury PT PAL, SAR (Saiful Anwar) selaku Direktur Keuangan PT PAL dan AN (Agus Nugroho) sdari pihak swasta selaku perantara dari agency AS (Ashanti Sales Inc)," kata Basaria menambahkan.

Firmansyah, Arief dan Agus terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK di Jakarta dan Surabaya. Dalam operai itu, penyidik KPK menyita uang sebesar US$ 25 ribu.

Lihat: OTT Perkapalan Surabaya dan Jakarta, KPK Periksa 17 Orang

Manajemen PT PAL Indonesia menyatakan akan mencopot pejabat maupun karyawannya yang tersangkut kasus korups penjualan 2 kapal pesanan Departemen Pertahanan Filipina. Tak terkecuali Ditektur Utama PT PAL M. Firmansyah Arifin, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Jika sudah tersangka, mungkin diberhentikan tidak hormat,” kata Manajer Hubungan Masyarakat PT PAL Indonesia Bayu Witjaksono di kantornya, Jumat, 31 Maret 2017.
PT PAL menerapkan secara penuh terselenggaranya zero tolerance melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Kode Etik Perusahaan.


GRANDY AJI | ELIK S

Advertising
Advertising

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

2 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

3 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

3 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

3 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

3 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

4 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya