SBY: Pers Harus Obyektif dan Faktual, Jangan Terlalu Partisan

Reporter

Kamis, 30 Maret 2017 07:45 WIB

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (tengah), ditemani sejumlah keluarga dan kerabat, memberikan keterangan pers di kediaman pribadinya di kawasan Kuningan, Jakarta, 14 Februari 2017. SBY merasa dirinya difitnah oleh Antasari yang mengaku kasusnya telah dikriminalisasi karena tidak memenuhi keinginan SBY. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono menerima penghargaan Anugerah Prapanca Agung yang diserahkan langsung oleh Ketua PWI Pusat, Rabu 29 Maret 2017. Dalam sambutannya, SBY menekankan pentingnya demokrasi serta kekuatan, kedaulatan, dan kemerdekaan rakyat.

"Semua ini untuk kepentingan rakyat. Untuk itu dalam konteks ini semboyan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat juga berlaku," katanya di gedung Grahadi Surabaya, Rabu, 29 Maret 2017.

Baca juga:
Hari Pers Nasional, PWI Jawa Timur Beri Penghargaan Kepada SBY

Penghargaan ini merupakan penghargaan yang pertama kalinya diberikan oleh PWI Jatim kepada tokoh nasional. SBY dinilai konsisten dalam menerapkan nilai-nilai prinsip demokrasi dan kebebasan pers. SBY juga dinilai telaten dan sabar dalam memimpin negara ini.

"Semoga penghargaan ini menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, anak Pacitan, yang ingin berbuat terbaik bagi bangsa dan negara," kata dia.

Selain itu, SBY mampu menjalin komunikasi yang baik dengan insan pers. Pers dan media, kata SBY, adalah pilar demokrasi, penegak kebenaran, dan keadilan. Pers meyuarakan suara rakyat, mengontrol jalannya pemerintahan dan menyejahterakan rakyat. Agar demokrasi makin hidup dan berkualitas, maka pemberitaan pers harus obyektif dan faktual, bukan hoax dan fake news.

"Tidak ada pers yang bebas dari partisan, selalu ada keberpihakan, tapi jangan terlalu partisan," kata SBY.

SBY mengingatkan agar mengembalikan marwah pers sebagai pilar demokrasi. “Saya yakin setiap ada kesulitan selalu ada solusi. Yang diperlukan saat ini adalah kesadaran, kemauan dan keberanian kita untuk melakukan kebaikan bagi bangsa dan negara ini,” tutur dia.

Acara ini turut dihadiri oleh Ani Yudhoyono, Nina Soekarwo, Wakil Gubernur Jatim, Ketua DPRD Provinsi. Jatim, Sekdaprov Jatim, Pangdam V Brawijaya, dan beberapa Bupati/Walikota se-Jatim. Serta, dihadiri pula oleh berbagai tokoh masyarakat, rektor perguruan tinggi negeri dan swasta. Dalam kesempatan ini, dilakukan pula pelantikan pengurus PWI Jatim periode 2016-2021 oleh Ketua PWI Pusat.

Dalam acara ini, PWI Jatim menyerahkan berbagai kategori penghargaan baik bagi tokoh nasional maupun instansi. Kategori nasional diberikan kepada Dato’ Sri Tahir (tokoh pengusaha) dan Ridwan Hisyam, anggota DPR RI (tokoh pemerintahan), sedangkan untuk kategori tokoh aparatur daerah diberikan kepada Heru Tjahjono, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim dan Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua PWI Pusat.

Untuk kategori korporasi daerah, penghargaan diberikan kepada R. Soeroso, Direktur Utama Bank Jatim dan Ali Mashar, Kepala Perwakilan SKK Migas. Kategori tokoh daerah diberikan kepada H. Arum Sabil (bidang pangan) dan H. Bambang Sujanto (bidang sosial media). Kategori tokoh pers diberikan kepada H. Tatang Istiawan dan kategori lifetime achievement diberikan kepada Amak Syarifudin. Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua PWI Jatim.

Kemudian untuk penghargaan Piala Prapanca PWI Jatim Tahun 2017 kategori jurnalisme radio diberikan kepada Anita Reta (Radio Mayangkara), dan kategori jurnalisme televisi diberikan kepada Monica Noeva (Trans 7). Serta, Kategori jurnalisme foto diberikan kepada Rendra Des Kurnia (Harian Radar Banyuwangi), serta kategori jurnalisme tulis diberikan kepada Fajren Marhendra Bakti (Harian Jawa Pos).

JAYANTARA MAHAYU

Berita terkait

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

17 jam lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

1 hari lalu

PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

PDIP Surabaya mengusulkan wali kota - wakil wali kota inkumben Eri Cahyadi-Armuji maju ke Pilkada Kota Surabaya 2024.

Baca Selengkapnya

Eri Cahyadi Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

7 hari lalu

Eri Cahyadi Terima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengukir sejarah baru dalam kepemimpinannya di Kota Surabaya.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung 2024

9 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya Rampung 2024

Sejumlah pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya ditargetkan rampung di tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Akibat Awan Tebal, Hilal di Surabaya Tak Tampak

23 hari lalu

Akibat Awan Tebal, Hilal di Surabaya Tak Tampak

Para peneliti dari Universitas Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya tak melihat hilal akibat tertutup awan.

Baca Selengkapnya

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

26 hari lalu

Hibah Kementerian BUMN Diduga Diselewengkan Pengurus PWI

Dana hibah buat PWI sejatinya untuk uji kompetensi wartawan.

Baca Selengkapnya

Ini Capaian Eri Cahyadi-Armuji Tiga Tahun Memimpin

43 hari lalu

Ini Capaian Eri Cahyadi-Armuji Tiga Tahun Memimpin

Berbagai terobosan dan inovasinya dapat dirasakan langsung oleh warganya.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

58 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

58 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya