Uji Kelayakan Komisioner KPU dan Bawaslu Digelar 3-5 April 2017  

Reporter

Rabu, 29 Maret 2017 08:16 WIB

ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemerintahan atau Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Arteria Dahlan, mengatakan, siap menguji kelayakan dan kepatutan calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia menuturkan Komisi II telah mengalokasikan waktu untuk melakukan uji kelayakan ini.

Waktu uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner, kata Arteria, akan dilakukan pada 3-5 April 2017. “Kami pastikan tidak akan meleset karena ini sudah bulat menjadi kesepakatan semua fraksi (10 fraksi) di DPR,” katanya lewat pesan singkat, Rabu, 29 Maret 2017.

Baca: DPR Pastikan Seleksi Calon Komisioner KPU-Bawaslu Awal April

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini berujar, per hari ini sudah masuk tahapan persiapan uji kelayakan di Komisi II DPR. “Akan rapat internal khusus untuk membuat seluruh regulasi dan aturan main, termasuk tata tertib pelaksanaan fit and proper test,” ujarnya.

Esok harinya, Komisi II akan memanggil panitia seleksi untuk meminta penjelasan dan klarifikasi seputar isu-isu miring yang berkembang saat proses seleksi.

Menurut Arteria, Komisi II telah menghitung dan melakukan simulasi secara detail proses, mekanisme, dan penentuan jadwal uji kelayakan ini. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi molornya proses seleksi.

DPR telah menerima surat dari presiden terkait dengan 14 nama calon Komisioner KPU dan 10 calon Komisioner Bawaslu. Badan Musyawarah DPR pun telah menugaskan Komisi II mengujinya.

Baca: Mepet Tenggat, Tjahjo: DPR Segera Uji Komisioner KPU-Bawaslu

Empat belas nama calon anggota KPU itu, yakni Amus Atkana, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Wahyu Setiawan, Sri Budi Eko Wardani, Pramono Ubaid Tanthowi, Yessy Y. Momongan, Hasyim Asy’ari, Arief Budiman, Viryan, dan Sigit Pamungkas.

Sedangkan sepuluh nama calon anggota Bawaslu, yaitu Ratna Dewi Petalolo, Mohammad Najib, Abhan, Sri Wahyu Araningsih, Fritz Edward Siregar, Syafrida Rachmawati Rasahan, Mochammad Afifuddin, Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Abdullah, dan Rahmat Bagja.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

13 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

23 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya