TEMPO.CO, Bogor - Pimpinan Pusat Muslimat Nahdatul Ulama ( NU) yang juga merupakan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini masyarakat miskin yang tinggal di pedesaan jumlahnya mencapai dua kali lipat dibandingkan masyarakat miskin di perkotaan.

"Warga miskin di desa jumlahnya dua kali lipat dibandingkan dengan warga miskin di kota, dan jujur saja saya sampaikan jika warga miskin itu kebanyakan merupakan warga NU," kata Khofifah saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Muslimat NU yang digelar di Hotel Lorin Sentul, Kabupaten Bogor.

Baca juga: Hadiri Kongres Muslimat NU, Jusuf Kalla: Kesejahteraan Tercapai jika Ada Kedamaian

Dalam rapimnas yang digelar dua hari, 25-26 Maret 2017, Khofifah mengatakan untuk mengatasi hal tersebut Nahdlatul Ulama (NU) akan lebih fokus menangani kemiskinan di wilayah pedesaan, "Alasan ini yang menjadi fokus kami, "kata dia.

Dia mengatakan, jika melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2016 angka kemiskinan di kota mencapai 7,73 persen, dan di desa 13,96 persen.

Perbandingan ini tidak banyak berubah dibandingkan September 2015 di mana kemiskinan di kota mencapai 8,22 persen dan di desa 14,09 persen.

"Sedangkan pada Maret 2016, disparitas kemiskinan masyarakat kota dan desa pun masih dua kali lipat, karena miskinan di kota mencapai 7,79 persen dan di pedesaan mencapai 14,11 persen," kata dia.

Padahal sebagian besar desa yang ada di Indonesia memiliki produk khas unggulan. Hanya karena minimnya pengetahuan warga ditambah tidak adanya modal serta pendampingan dari pemerintah, mengakibatkan produk unggulan yang dihasilkan nilai jualnya rendah.

"Jika nilai jual produk itu rendah berdampak pada profit yang sangat kecil, bahkan habis untuk kebutuhan sehari-hari,"kata dia.

Untuk kedepan, semua perempuan atau Muslimat NU yang tinggal di desa yang mata pencaharian mayoritas adalah pertanian akan dibekali pendampingan dan pembinaan tentang konsep "petik, olah, kemas, jual"

"Konsep ini menurut saya sangat relevan untuk meningkatkan nilai jual produk sekaligus memberdayakan masyarakat desa," kata dia.

Bahkan di Kementrian Sosial pun tahun ini, akan menggalakan Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai, bahkan program ini sudah menyentuh daerah-daerah di perbatasan Malaysia.

"Baru-baru ini ada sekitar 16.957 keluarga di daerah Kalimantan Barat menerima bansos bansos non tunai dengan jumlah yang disalurkan mencapai Rp 32 miliar," kata dia.

Rapimnas juga dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko Putro Sandjojo yang mengatakan jika kesempatan Rapimnas Muslimat NU ini meminta agar warga NU ikut mengawasi pengeluaran dana desa.

"Ini menjadi momen tepat, jika warga NU juga dapat mengawasi program kami agar tidak ada penyelewengan dana desa," kata dia

Simak juga:Muslimat NU Siapkan Laskar Anti-Narkoba di Tiap Desa

Dia mengatakan jika selama ini Presiden Joko Widodo terus menaikkan anggaran untuk desa yang disalurkan oleh Kementerian Desa dari tahun 2015 hingga di tahun depan.

Karena pada tahun 2015 yang besarnya Rp 20,8 triliun naik menjadi Rp 46,96 triliun sekarang dinaikkan menjadi Rp 60 triliun.

"Tahun depan pun dinaikkan lagi oleh Bapak Presiden menjadi Rp 120 triliun," kata dia.

M SIDIK PERMANA.