INFO NASIONAL - Masih tingginya disparitas pembangunan antara desa-kota, pesisir-dataran-pegunungan, banyaknya kantong kemiskinan, khususnya di wilayah perdesaan, serta kurangnya wadah komunikasi pembangunan, menjadi tantangan pembangunan Kabupaten Mamuju Utara. Dilatarbelakangi hal ini, pada 2010, semenjak Ir H Agus Ambo Djiwa, MP, terpilih sebagai Bupati Mamuju Utara, dicanangkan program GEMA DESA SMART untuk mewujudkan masyarakat Mamuju Utara Sejahtera, Mandiri, Bermartabat Berbasis Ekonomi Kerakyatan.

Gerakan Membangun Desa Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat, yang disingkat GEMA DESA SMART, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat perdesaan melalui percepatan pembangunan pada wilayah perdesaan. Pelayanan tersebut dilakukan bukan hanya pada aspek fisik-material, yakni pembangunan di bidang perekonomian, bidang sosial budaya, bidang fisik dan prasarana, serta bidang pemerintahan desa. Bahkan cakupan pelayanan gerakan ini pada penguatan dan pengembangan aspek mental-spiritual.

Tujuan GEMA DESA SMART adalah terbentuknya desa yang mandiri dan dapat menggerakkan ekonomi desa. Juga kemudian diiringi menguatnya kelembagaan pemerintah dan masyarakat desa. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa didukung swadaya gotong royong masyarakat berbasis potensi dan keunggulan lokal yang tersedia.

“Banyak kegiatan yang dilaksanakan pada program DESA SMART, di antaranya program peningkatan penyuluhan pendidikan, kesehatan, hukum, dan keahlian kerja. Program ini pun berhasil menarik pemerintah pusat dan menjadikannya contoh nasional,” kata Agus. Dalam kegiatan ini semua pihak, termasuk aparat kepolisian, kejaksaan, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain diajak serta turut bahu-membahu menyukseskan program ini sesuai dengan pekerjaannya.

Selain GEMA DESA SMART, pada periode kedua pemerintahan Agus di Mamuju Utara 2016-2021 ini, ditambahkan fokus program dengan tiga dimensi pembangunan dan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Jiwa. Ketiga dimensi tersebut meliputi pembangunan sumber daya manusia dan daya saing, dimensi pembangunan kemajuan daerah, serta dimensi pelayanan publik.

Sedangkan sembilan agenda prioritas meliputi peningkatan dan perluasan layanan pendidikan, peningkatan dan perluasan layanan kesehatan, pembangunan mental-spiritual, peningkatan pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, dan kelautan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, penataan kelembagaan pemda/reformasi birokrasi, penataan kota dan lingkungan, serta pembangunan perdesaan. (*)