Disebut dalam Sidang Suap Pajak, Fadli Zon: Periksa Pajak Saya

Reporter

Selasa, 21 Maret 2017 18:14 WIB

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menjawab pertanyaan awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 28 Juni 2016. Ia menyampaikan permintaan maaf jika ada kesalahan terkait kunjungan putrinya, Shafa Sabila Fadli ke Amerika Serikat. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menduga ada yang mencari-cari kesalahannya terkait dengan urusan pajak. Hal ini muncul setelah dia ikut dalam Aksi Bela Islam pada 4 November 2016.

"Saya kira itu dicari-cari karena alasan politik aja setelah saya menghadiri 411," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2017.

Baca: Disebut di Sidang, Fadli Zon Bantah Kenal Handang dan Rajamohanan

Namun Fadli mengaku tidak tahu pihak mana yang sedang mencari-cari kesalahannya. "Ada pihak-pihak tertentu. Ada invincible hand," ucapnya.

Fadli menjelaskan, dia tidak pernah memiliki masalah dengan pajak. Ia pun mempersilakan siapa pun untuk mengecek kebenarannya. "Periksa saja. Periksa pajak saya," ujarnya.

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini mengklaim sebagai pribadi yang taat pajak. Ia juga mengaku telah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. "Enggak ada yang ditutup-tutupi," tuturnya.

Baca: Saat Nama Syahrini, Fadly Zon, Fahri Hamzah Muncul di Pengadilan

Dalam sidang suap pajak dengan terdakwa Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia Ramapanicker Rajamohanan Nair di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 20 Maret 2017, nama Fadli Zon, Fahri Hamzah, Eggi Sudjana, dan artis Syahrini tercantum dalam nota dinas Kepala Subdirektorat Permulaan Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno, yang juga terdakwa kasus suap pajak.

Fadli membantah terkait dengan kasus itu. Ia juga mengaku tidak kenal dengan kedua tersangka. Meski namanya disebut-sebut, ia enggan menindaklanjutinya. "Kan, tidak dilanjutkan, apa urusannya. Cuma disebut," tuturnya. Ia pun meminta penegak hukum berfokus pada kasus.

AHMAD FAIZ





Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

12 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya