Menteri Tjahjo Kumolo Bakal Tertibkan E-KTP Ganda Mulai Tahun Ini  

Reporter

Senin, 20 Maret 2017 19:19 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 6 Februari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan akan menertibkan warga yang memiliki data ganda setelah ditemukannya orang yang memiliki banyak kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). "Mulai tahun ini, kami tertibkan," ucap Tjahjo dalam acara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan di Hotel Clarion, Senin, 20 Maret 2017.

Tjahjo berujar, sebelumnya, polisi membongkar kasus satu orang yang memiliki 169 e-KTP asli dengan alamat berbeda, yang digunakan untuk membobol ATM. "Sidik jarinya sama, hanya namanya saja bolak-balik. Sedangkan fotonya ada yang pakai kacamata, jenggot, dan kumis. Statusnya ada yang sudah menikah, ada juga bujangan," tuturnya.

Baca: Gara-gara Kasus E-KTP, Menteri Tjahjo Kumolo Pusing

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga mengungkapkan contoh unik lain yang ditemukan di lapangan. "Di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, ada nama Abdul Rahman, tempat dan tanggal lahir di Pangkep. Tapi ada juga Abdul Rahman S., orang yang sama tapi tempat dan tanggal lahirnya ditulis Ujung Pandang," kata Tjahjo.

Penertiban data ganda kepemilikan e-KTP ini dilakukan berbarengan dengan program penuntasan pembuatan e-KTP. Kementerian Dalam Negeri berharap blangko e-KTP sudah mulai dicetak April-Juni 2017. Dengan demikian, 96,54 persen yang sudah merekam dari total warga Indonesia sekitar 255 juta jiwa datanya bisa diserahkan ke masing-masing daerah.

"Mudah-mudahan bisa tuntas juga 4,5 juta jiwa, termasuk kami selesaikan yang 3,2 juta. Jadi, dalam pilkada 2018, data itu bisa kami serahkan ke gubernur dan kabupaten/kota," ujar Tjahjo.

Baca juga: Kasus E-KTP, Menteri Tjahjo Kumolo Berharap Cukup 2 Tersangka

Ia juga berharap Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat tak memangkas anggaran proyek e-KTP, sehingga pengadaan blangko e-KTP bisa dicetak pada April mendatang.

Menurut dia, dengan proses tersebut, tiap desa nantinya bisa diketahui jumlah penduduknya, termasuk laki-laki dan perempuan, serta golongan darahnya. "Misalnya berapa yang memiliki golongan darah A dan O. Yang punya e-KTP, berapa lulusan SMP, SMA, dan sebagainya. Bagaimana itu terdata, karena server-nya ini sudah baik, sudah siap, dan ada," tutur Tjahjo.

DIDIT HARIYADI



Video Terkait:
Dituduh Terima Duit E-KTP, Melchias Markus Laporkan Andi Narogong ke Polisi
Mendagri Tjahjo Kumolo Menjawab Pertanyaan Netizen soal E-KTP
Kasus E-KTP, Gamawan: DPR Yang Inginkan Proyek Ini Gunakan APBN
Kasus E-KTP: Eks Sekjen Kemendagri Akui Bertemu Setya Novanto Bersama Dengan Terdakwa
Eks Sekjen Kemendagri Akui Terima Uang 500 US Dollar Dari Irman dan Andi Narogong

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

10 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

13 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

51 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

57 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya