Menteri Tjahjo Kumolo Bakal Tertibkan E-KTP Ganda Mulai Tahun Ini  

Reporter

Senin, 20 Maret 2017 19:19 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 6 Februari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan akan menertibkan warga yang memiliki data ganda setelah ditemukannya orang yang memiliki banyak kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). "Mulai tahun ini, kami tertibkan," ucap Tjahjo dalam acara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan di Hotel Clarion, Senin, 20 Maret 2017.

Tjahjo berujar, sebelumnya, polisi membongkar kasus satu orang yang memiliki 169 e-KTP asli dengan alamat berbeda, yang digunakan untuk membobol ATM. "Sidik jarinya sama, hanya namanya saja bolak-balik. Sedangkan fotonya ada yang pakai kacamata, jenggot, dan kumis. Statusnya ada yang sudah menikah, ada juga bujangan," tuturnya.

Baca: Gara-gara Kasus E-KTP, Menteri Tjahjo Kumolo Pusing

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga mengungkapkan contoh unik lain yang ditemukan di lapangan. "Di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, ada nama Abdul Rahman, tempat dan tanggal lahir di Pangkep. Tapi ada juga Abdul Rahman S., orang yang sama tapi tempat dan tanggal lahirnya ditulis Ujung Pandang," kata Tjahjo.

Penertiban data ganda kepemilikan e-KTP ini dilakukan berbarengan dengan program penuntasan pembuatan e-KTP. Kementerian Dalam Negeri berharap blangko e-KTP sudah mulai dicetak April-Juni 2017. Dengan demikian, 96,54 persen yang sudah merekam dari total warga Indonesia sekitar 255 juta jiwa datanya bisa diserahkan ke masing-masing daerah.

"Mudah-mudahan bisa tuntas juga 4,5 juta jiwa, termasuk kami selesaikan yang 3,2 juta. Jadi, dalam pilkada 2018, data itu bisa kami serahkan ke gubernur dan kabupaten/kota," ujar Tjahjo.

Baca juga: Kasus E-KTP, Menteri Tjahjo Kumolo Berharap Cukup 2 Tersangka

Ia juga berharap Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat tak memangkas anggaran proyek e-KTP, sehingga pengadaan blangko e-KTP bisa dicetak pada April mendatang.

Menurut dia, dengan proses tersebut, tiap desa nantinya bisa diketahui jumlah penduduknya, termasuk laki-laki dan perempuan, serta golongan darahnya. "Misalnya berapa yang memiliki golongan darah A dan O. Yang punya e-KTP, berapa lulusan SMP, SMA, dan sebagainya. Bagaimana itu terdata, karena server-nya ini sudah baik, sudah siap, dan ada," tutur Tjahjo.

DIDIT HARIYADI



Video Terkait:
Dituduh Terima Duit E-KTP, Melchias Markus Laporkan Andi Narogong ke Polisi
Mendagri Tjahjo Kumolo Menjawab Pertanyaan Netizen soal E-KTP
Kasus E-KTP, Gamawan: DPR Yang Inginkan Proyek Ini Gunakan APBN
Kasus E-KTP: Eks Sekjen Kemendagri Akui Bertemu Setya Novanto Bersama Dengan Terdakwa
Eks Sekjen Kemendagri Akui Terima Uang 500 US Dollar Dari Irman dan Andi Narogong

Berita terkait

Direktur Tim LHKPN hingga Dumas KPK akan Jadi Pj Kepala Daerah

4 hari lalu

Direktur Tim LHKPN hingga Dumas KPK akan Jadi Pj Kepala Daerah

Tiga direktur KPK akan menjadi penjabat atau Pj kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, Pernah Menjadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Utara

16 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, Pernah Menjadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Utara

Teguh Setyabudi menggantikan Heru Budi jadi Pj Gubernur Jakarta. Pernah menjadi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Utara.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi soal Masa Jabatan Pj Gubernur Jakarta Selesai Hari Ini

19 hari lalu

Tanggapan Heru Budi soal Masa Jabatan Pj Gubernur Jakarta Selesai Hari Ini

Merujuk Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2023, jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 17 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Gelar Pemaparan Calon Juara Lomba Desa Tingkat Regional 2024

46 hari lalu

Kemendagri Gelar Pemaparan Calon Juara Lomba Desa Tingkat Regional 2024

Pelaksanaan lomba desa dan kelurahan tingkat regional tahun 2024 diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian target prioritas nasional terkait "Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan".

Baca Selengkapnya

Daftar Formasi CPNS Kemendagri 2024 untuk Lulusan D3 hingga S2

23 Agustus 2024

Daftar Formasi CPNS Kemendagri 2024 untuk Lulusan D3 hingga S2

Daftar lengkap formasi CPNS Kemendagri 2024 untuk lulusan D3, D4, S1, dan S2

Baca Selengkapnya

Ketahanan Pangan Lemah, 45 Juta Penduduk Indonesia Rentan Kelaparan

15 Agustus 2024

Ketahanan Pangan Lemah, 45 Juta Penduduk Indonesia Rentan Kelaparan

Menurunnya produktivitas pangan dalam negeri membuat ketahanan pangan lemah. 45 juta penduduk Indonesia rentan kelaparan.

Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi E-KTP, KPK Cekal Miryam S. Haryani

13 Agustus 2024

Kasus Korupsi E-KTP, KPK Cekal Miryam S. Haryani

Eks anggota DPR RI Miryam S. Haryani sempat divonis 5 tahun penjara karena memberikan keterangan palsu

Baca Selengkapnya

Ajang Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Kini Tahap Penjurian

13 Agustus 2024

Ajang Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Kini Tahap Penjurian

Penjurian terhadap para penjabat kepala daerah terdiri dari tiga tahap

Baca Selengkapnya

Pendanaan Lingkungan, 40 Pemerintah Daerah Telah Adopsi Ecological Fiscal Transfer

25 Juli 2024

Pendanaan Lingkungan, 40 Pemerintah Daerah Telah Adopsi Ecological Fiscal Transfer

Himpun dana Rp 355 miliar, implementasi EFT tersebut berhasil meningkatkan alokasi dana untuk pelestarian lingkungan hidup di 21 kabupaten/kota.

Baca Selengkapnya

Kepala BSKDN Dorong Perangkat Daerah Ciptakan Inovasi

18 Juli 2024

Kepala BSKDN Dorong Perangkat Daerah Ciptakan Inovasi

Inovasi dapat diciptakan melalui kolaborasi dan memperbaharui terobosan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Baca Selengkapnya