TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi setelah membagikan Kartu Indonesia Pintar ke murid sekolah di Aruk, Sambas, Kalimantan Barat, yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Jokowi lalu menanyakan, apakah uang bea siswa ini boleh untuk beli pulsa.

Baca juga: Pesan Jokowi pada Penerima Kartu KIP

"Tadi sudah disampaikan Ibu Menko yang menerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP itu ada 439 orang, dari SD, SMP, SMA, kartunya mana? Coba diangkat," kata Presiden Jokowi di Aruk, Sambas, Kalimantan Barat, Jumat, 17 Maret 2017.

Pada acara tersebut, Presiden membagikan 439 KIP dari total penerima KIP di Sambas sebanyak 1.034 penerima, Kartu Indonesia Sehat KIS untuk 40 keluarga, 475 kartu Pemberian Makanan Tambahan PMT dan 359 Program Keluarga Harapan PKH.

"Untuk KIP, yang anak SD mendapat Rp450 ribu, untuk SMP sebesar Rp750 ribu, yang SMA/SMK sebesar Rp1 juta. Cukup tidak? Cukup untuk dibeli buat kebutuhan sekolah, beli buku boleh, beli tas boleh, beli sepatu boleh. Kalau beli pulsa? Hati-hati uang itu tidak boleh beli pulsa, kalau ketahuan nanti dicabut," kata Presiden Joko Widodo disambut riuh oleh seribuan pelajar dan warga yang hadir di tempat itu.

Sedangkan untuk Pemberian Makanan Tambahan, Presiden juga menyampaikan cara mengkonsumsi biskuit yang menjadi makanan tambahan bagi ibu hamil dan para balita.

"Saya titip kepada anak-anak sekolah, ini untuk tambahan gizi anak-anak semuanya. Ini biskuit sehari untuk anak usia 1-2 tahun hanya boleh enam keping, jangan karena enak bisa makan 10 atau 20 keping jangan. Jadi hanya enam. Kalau usia 3 atau 4 atau 5 tahun boleh makan 8 keping sehari. Untuk Ibu hamil 1-3 bulan biskuit yang begizi tinggi ini boleh 2 keping sedangkan untuk 3-9 bulan bisa 3 keping. Biar gizinya meningkat, anak-anak jadi pintar, jadi pandai," kata Jokowi.

Sedangkan untuk penerima PKH sebanyak 359, Presiden juga berpesan agar digunakan untuk menambah konsumsi makanan rumah tangga atau pun peralatan sekolah.

"Penerima PKH ini mendapatkan Rp2 juta, ini juga hati-hati uangnya untuk keluarga, untuk beri gizi anak. Kalau bapaknya minta untuk beli rokok, jangan diberi. Kalau ketahuan bisa dicabut, jadi pertiga bulan diambil, ambilnya di BRI," kata Presiden.

Selain memberikan KIP, KIS, PKH dan PMT, Presiden Jokowi juga meresmikan Pos Lisntas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk.

Baca juga: Presiden Resmikan PLBN Aruk

PLBN Aruk merupakan satu dari tiga titik PLBN Terpadu di Kalimantan Barat selain PLBN Entikong di kabupateng Sanggau dan PLBN Nanga Badau di kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi titik perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.