TEMPO.CO, Sambas - Presiden Joko Widodo, Jumat, 17 Maret 2017, meresmikan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Tengah. PLBN ini merupakan gerbang perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Jokowi memuji kemegahan PLBN ini. "Menurut saya ini sudah bagus sekali, ini yang paling bagus, dibanding yang ada di Entikong dan di Badau, ini yang paling bagus," kata Presiden. kata Jokowi.
PLBN Aruk menjadi PLBN ketiga di Kalimantan Barat yang diresmikan oleh Presiden Jokowi. Kemarin, ia meresmikan PLBN Badau dan tiga bulan sebelumnya PLBN Entikong. "Tiga PLBN kita bangun dengan semuanya desain megah," kata Jokowi di Aruk.
Baca juga: Usai Resmikan PLBN Badau, Jokowi Mampir Warung Rawon
Jokowi menitipkan agar PLBN ini dimanfaatkan untuk memajukan perekonomian masyarakat di perbatasan. Jokowi tidak ingin PLBN hanya menjadi kantor imigrasi, balai karantina dan bea cukai. "Masyarakat harus bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan ekonomi," ujar Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat yang mencapai 5,22 persen. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. "(Pertumbuhan) Tinggi tapi harus dipertahankan dengan kerja keras masyarakat," tuturnya.
Jokowi kembali mengingatkan bahwa ekonomi dunia saat ini tengah melambat. Namun, ekonomi Indonesia mampu dipertahankan sehingga tidak ikut jatuh.
Menurut dia, capaian ini kadang dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Bukannya mensyukuri, sebagian warga justru menggelar aksi demonstrasi. "Demo tuh yang korupsi gede-gede. Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) naik Rp 500, demonya tiga bulan," ucapnya.
PLBN Aruk dibangun di tanah seluas 9,10 hektare. Luas bangunannya sendiri mencapai 2.829 meter persegi.
PLBN Aruk (Tempo/A Faiz)
Bangunan PLBN ini mengadopsi arsitektur rumah adat masyarakat Dayak yaitu Rumah Panjang. Interior PLBN juga dihiasi dengan berbagai ornamen-ornamen bercorak lukisan tradisional suku Dayak.
Ada dua tahap pembangunan PLBN ini. Tahap pertama mencakup pembangunan zona inti yang hari ini telah diresmikan. Adapun tahap kedua yaitu pembangunan zona sub inti dan zona pendukung seperti mess pegawai, rest area, food court, pasar perbatasan, gedung serbaguna dan lainnya di tanah seluas 17,79 Ha dengan total luas bangunan 4.441 meter persegi.
Kepala PLBN Aruk Manto Saidi menjelaskan di dalam gedung ini terdapat kantor-kantor imigrasi, bea cukai, karantina perikanan, karantina pertanian, karantina kesehatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), asuransi, dinas perhubungan darat dan direktorat lalu lintas kepolisian daerah Kalimantan Barat. "Semuanya satu atap," ucapnya.
Ia berkisah sebelum direnovasi kondisi PLBN memprihatinkan. Sejak dibangun pada 2008 dan diresmikan pengoperasiannya pada 2011 tidak ada rehabilitasi fisik gedung secara besar-besaran. "Banyak atap bocor, lantai yang merembes dan fasilitas tidak lengkap," tuturnya.
Hal ini, kata dia, lantaran status kepemilikan bangunan PLBN saat itu masih di bawah dinas Pekerjaan Umum Provinsi yang memiliki anggaran terbatas. "Setelah diambil alih pusat, ya Alhamdulillah, seperti yang anda lihat sekarang ini," kata Manto.
Baca juga: Pos Perbatsan Lebih Bagus dari Timor Leste
Dalam peresmian ini Jokowi datang ditemani Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F. Moelok dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo.
AHMAD FAIZ
