Tiru Cara Poso, Indonesia Bangun Pasar Perdamaian di Myanmar  

Reporter

Jumat, 17 Maret 2017 15:58 WIB

Wakil Menteri Luar Negeri saat memberikan penjelasan tentang kasus yang menimpa Siti Aisyah, terduga pembunuh abang tiri pimpinan Korea Utara. IMAM SUKAMTO

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan Indonesia memilih melakukan diplomasi lunak (soft diplomacy) untuk mengatasi konflik di Rakhine, Myanmar. Upaya yang dilakukan adalah mendirikan pasar, sekolah, dan rumah sakit.

"Dulu meresmikan empat sekolah pada 2014. Ini kelanjutan ada sekolah dan pasar," kata Fachir di kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 17 Maret 2017. Menurut dia, pendekatan inklusif dan komprehensif lewat rumah sakit, sekolah, dan pasar akan mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat.

Baca: Salah Kaprah tentang Rohingya di Myanmar

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center Rahmawati Husein menjelaskan, pasar mempunyai peran strategis dalam upaya rekonsiliasi. Konsep pembangunan pasar perdamaian di Rakhine, ucap dia, meniru Poso dan Ambon yang pernah dilanda konflik. "Pasar itu sarana yang netral," ujarnya.

Dengan adanya pasar, menurut Rahmawati, orang-orang akan didorong untuk berinteraksi tanpa saling curiga. Dalam jangka panjang, ia berharap pihak yang tengah bersitegang bisa menahan untuk tidak berkonflik. "Kalau di Poso, ibu-ibu tidak akan berjualan kalau bapak-bapak masih berkonflik," ujarnya.

Nantinya, tutur Rahmawati, komoditas yang ada di pasar perdamaian berasal dari dua kelompok masyarakat. Dari pengamatannya, kelompok Rohingya banyak memproduksi hasil pertanian. Sedangkan kelompok Buddha menghasilkan produk perdagangan atau barang jadi. "Kami tidak bangun pasar fisik (baru), tapi memperkuat yang sudah ada," katanya.

Simak pula: PBB: Myanmar Berniat Usir Seluruh Rohingya

Dari sisi lokasi, ucap Rahmawati, pembangunan pasar dilakukan di luar tempat pengungsian atau di tempat netral. Agar rencana berjalan dengan lancar, pemerintah Indonesia akan menggandeng lembaga swadaya masyarakat lokal di Myanmar.

Saat ini, dari data The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), ada 120 ribu pengungsi Rohingya yang menetap di pengungsian. Sebanyak 90 ribu di antaranya mengungsi di Rakhine. Sedangkan jumlah jiwa yang terdampak konflik mencapai 500 ribu.

ADITYA BUDIMAN




Berita terkait

Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada WNI Terlibat Pembunuhan di Korea Selatan

2 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada WNI Terlibat Pembunuhan di Korea Selatan

Kementerian Luar Negeri RI membenarkan telah terjadi perkelahian sesama kelompok WNI di Korea Selatan persisnya pada 28 April 2024

Baca Selengkapnya

Otoritas di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Tak Percaya Israel Gunakan Senjata dengan Benar

4 hari lalu

Otoritas di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Tak Percaya Israel Gunakan Senjata dengan Benar

Biro-biro di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak percaya Israel gunakan senjata dari Washington tanpa melanggar hukum internasional

Baca Selengkapnya

Rusia Akan Balas Jika Aset-asetnya Disita Amerika Serikat

4 hari lalu

Rusia Akan Balas Jika Aset-asetnya Disita Amerika Serikat

Kementerian Luar Negeri Rusia mengancam negara-negara Barat akan mendapat balasan tegas jika aset-aset Rusia yang dibekukan, disita

Baca Selengkapnya

WNI Selamat dalam Gempa Taiwan

5 hari lalu

WNI Selamat dalam Gempa Taiwan

Taiwan kembali diguncang gempa bumi sampai dua kali pada Sabtu, 26 April 2024. Tidak ada WNI yang menjadi korban dalam musibah ini

Baca Selengkapnya

IOM Dapat Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI

5 hari lalu

IOM Dapat Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI

IOM merupakan organisasi internasional pertama yang menerima Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI

Baca Selengkapnya

23 Individu Dapat Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award

5 hari lalu

23 Individu Dapat Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award

Sebanyak 23 individu mendapat Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award karena telah berjasa dalam upaya pelindungan WNI

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

12 hari lalu

Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

13 hari lalu

Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.

Baca Selengkapnya

Menteri Luar Negeri Rusia dan Iran Disebut Saling Kontak Sehari sebelum Serangan Ke Israel

15 hari lalu

Menteri Luar Negeri Rusia dan Iran Disebut Saling Kontak Sehari sebelum Serangan Ke Israel

Sergey Lavrov terhubung dalam percakapan telepon dengan Iran Hossein Amirabdollahian sebelum serangan membahas situasi di Timur Tengah

Baca Selengkapnya

Reaksi Pemimpin Dunia Terbelah soal Serangan Iran Ke Israel

16 hari lalu

Reaksi Pemimpin Dunia Terbelah soal Serangan Iran Ke Israel

Serangan Iran ke Israel menuai respon berbeda para pemimpin dunia.

Baca Selengkapnya