TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan tahap II Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Rokan Hilir, Provinsi Riau.
Ketiga tersangka itu ialah Dudy Jocom, Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekjen Kementerian Dalam Negeri; Budi Rachmat Kurniawan, mantan Kepala Divisi Gedung PT Hutama Karya; dan Bambang Mustaqim, Senior Manager PT Hutama Karya.
"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga tersangka," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di KPK, Selasa, 14 Maret 2017.
Febri menuturkan tiga tersangka itu diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dalam pembangunan Gedung IPDN. Akibatnya, dari proyek senilai Rp 91,62 miliar itu negara rugi Rp 34 miliar.
KPK menjerat tiga tersangka dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ketiganya terancam hukuman pidana minimal 1 tahun penjara, dan maksimal 20 tahun bui.
Febri berujar dua tersangka dalam perkara ini, yakni Dudy dan Budi, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pembangunan Gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada proyek senilai Rp 125 miliar itu terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp 34 miliar.
Budi juga pernah divonis bersalah dalam korupsi pembangunan Gedung Diklat Pelayaran Sorong pada September 2014. Untuk proyek ini, Budi terbukti membuat negara rugi Rp 24,2 miliar.
