Presiden Joko Widodo memberi sambutan saat membuka acara Business Summit dalam rangkaian KTT IORA ke-20 tahun 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, 6 Maret 2017. KTT IORA tersebut dihadiri sejumlah kepala negara dari 21 negara peserta. ANTARA/IORA Summit 2017/Rosa Panggabean
TEMPO.CO, Jakarta - Meski kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tengah ramai dibicarakan, hal itu tidak lantas membuat Presiden Joko Widodo membahasnya dalam pertemuan dengan kepala lembaga negara. Kepada awak media, Jokowi mengatakan dia dan para kepala lembaga negara membahas hal lain.
"Tadi itu urusannya hanya kebijakan pemerataan ekonomi yang berkaitan dengan redistribusi aset," ucap Presiden ketika ditanyai awak media di Istana Kepresidenan, Selasa, 14 Maret 2017.
Jokowi menjelaskan, tidak adanya pembahasan tentang kasus korupsi proyek e-KTP dalam pertemuan hari ini karena hal tersebut memang tidak direncanakan. Presiden berujar, dia selalu mengupayakan tiap pertemuan atau rapat berfokus pada satu hal yang direncanakan.
"Kami setiap rapat memang berfokus pada satu masalah saja, tidak melebar ke mana-mana," tutur Jokowi sambil tertawa.
Kemarin, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan Presiden sempat berbincang-bincang perihal kasus itu dengan sejumlah politikus di Istana Kepresidenan setelah melantik 17 duta besar Indonesia luar biasa dan berkuasa penuh untuk beberapa negara sahabat. Namun perbincangan tersebut lebih kepada berbagi kabar terbaru dibanding pembicaraan serius.
Adapun hari ini Jokowi mengumpulkan para kepala lembaga negara untuk membahas kesenjangan sosial-ekonomi. Beberapa solusi yang dipertimbangkan dalam pertemuan hari ini adalah redistribusi aset dan reformasi agraria.
